Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 83, BD 2015/83 seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2015.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015
Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2015
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 83, BD.2015/NO.85
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1)
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2015;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Rincian Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2015.
Jumlah Halaman: 5 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 82 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015.
Kantor Perwakilan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga, promosi dan informasi dan pengelolaan anjungan daerah serta keprotokoleran di Jakarta.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2015.
5 HLM; -
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2015
Pembentukan - Komite - Standar - Pelatihan - Pemberdayaan - Masyarakat - dan - Desa/Kelurahan - Provinsi - Jawa - Barat
2015
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 82, BD 2015/82 seri E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat memberdayakan masyarakat Desa dengan meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 Pemerintah Daerah Provinsi membentuk komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, akreditasi, sertifikasi, dan evaluasi berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2007; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Komite Standar Pelatihan; Pemilihan Komisioner KSP; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2015.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan No. 9 Tahun 2015
9 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2015
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERGUB No. 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 81 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Parampara Praja
Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Parampara Praja
2015
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 81, BD.2015/NO.83
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Parampara Praja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1)
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat
Parampara Praja;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2015;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Rincian Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, BD 2015/80 seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2015.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 80 Tahun 2015
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2015
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 80, BD.2015/NO.82
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1)
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Rincian Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Gubernur DIY No. 55 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Halaman: 13 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2015
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganKoperasi, UMKM
Status Peraturan
Dicabut dengan
Pergub Prov. Jawa Barat No. 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru Di Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 79, BD 2015/79 seri E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
