PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Agama

Menemukan 550 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menag No. 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan Menag No. 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Diubah dengan :
  1. Peraturan Menag No. 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organiasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta
  2. Peraturan Menag No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2015
Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan Menag No. 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2017
Amirul Hajj

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekoah TInggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan Menag No. 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya
Mengubah :
  1. Peraturan Menag No. 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya
Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Peraturan Menag No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peratuan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
  2. Peraturan Menag No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh peraturan perubahannya
Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan Menag No. 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Mengubah :
  1. Peraturan Menag No. 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2020
Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Toraja

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menag No. 66 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan