Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Menemukan 744 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Jejaring Kawasan Konservasi Perairan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 13 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 74/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan

Mencabut :

Permen KKP No. PER.31/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar

Download :
Permen KKP Nomor 23 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 9 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perikanan dan Kelautan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 2/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 10 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2010 Tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

Perikanan dan Kelautan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. PER.16/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

Mengubah :

Permen KKP No. PER.13/MEN/2009 Tahun 2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 13 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 84/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut

Mencabut :

Permen KKP No. PER.39/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Download :
Permen KKP Nomor 15 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 Tahun 2010

Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 61/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora

Download :
Permen KKP Nomor 4 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Download :
Permen KKP Nomor 54 Tahun 2020.pdf

Abstrak

IZIN LOKASI, IZIN PENGELOLAAN, DAN IZIN LOKASI DI LAUT

2020

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 54/PERMEN-KP/2020, BN. 2020 No. 1167, jdih.kkp.go.id

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut

ABSTRAK:

. bahwa untuk kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dari sebagian pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pemberian izin lokasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, izin lokasi di laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan penerbitan izin lokasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, izin lokasi di laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, perlu dilaksanakan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum; . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut;
. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345); 8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
Mengatur tentang ketentuan umum, Izin lokasi, Izin lokasi di laut, izin pengelolaan, Fasilitas izin lokasi dan izin pengelolaan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, penetapan lokasi, penyajian dan pemeliharaan data, pengawasan dan sanksi

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMENKP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
103 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 Tahun 2010

Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 30 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 27 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2014.