Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 176 peraturan dalam 0,003 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2024

Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kesehatan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Inpres Nomor 1 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Air Minum - Air Limbah Domestik - Pengelolaan

2024

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setneg.go.id : 9 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK:

Dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyakit bawaan air, menurunkan prevalensi dan mencegah terjadinya stunting, serta mengurangi laju pengambilan air tanah oleh masyarakat, diperlukan percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), disusun Inpres ini.
Inpres ini ditujukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri LHK, Kepala BPKP, para gubernur, dan para bupati/walikota.
Dalam Inpres ini diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk: 1) melakukan percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik; 2) merencanakan dan menyediakan kesiapan teknis dan non teknis, termasuk kesiapan anggaran, pemeliharaan, regulasi, kelembagaan, dan kesiapan masyarakat untuk kegiatan percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik; 3) menyusun kebijakan, program, dan kegiatan keberlanjutan percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik; 4) memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik; dan 5) melakukan upaya penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
Lampiran file: 9 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 1977

Operasi Tertib

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download :
Inpres Nomor 9 Tahun 1977.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1977

Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1977/1978

Kesehatan

Download :
Inpres Nomor 4 Tahun 1977.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 1976

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Inpres Nomor 9 Tahun 1976.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2017

Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Inpres Nomor 9 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2013

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Inpres 02 2013.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2021

Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian

Download :
Inpres Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Percepatan - Pembangunan - Ekonomi - Kawasan - Perbatasan Negara - Aruk - Motaain - Skouw

2021

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 1, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw, maka dikeluarkan Inpres ini.
-
Inpres ini menginstruksikan kepada beberapa Menteri dan kepala daerah terkait untuk melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Inpres ini dikeluarkan. Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Inpres ini dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Lampiran 22 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2011

Percepatan Penanganan Kasus Bank Century

Perbankan, Lembaga Keuangan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download :
Inpres 2 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2015

Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pangan, Pertanian dan Peternakan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut :

INPRES No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

Download :
Inpres Nomor 5 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 Tahun 2015

Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015

Hak Asasi Manusia

Download :
Inpres Nomor 10 Tahun 2015.pdf
Inpres Nomor 10 Tahun 2015 - Lampiran.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 1977.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1977.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 1976.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.