Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 176 peraturan dalam 0,008 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2010

Program Pembangunan yang Berkeadilan

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Inpres 3 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2017

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

Kesehatan Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2022

Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
Inpres Nomor 3 Tahun 2022-.pdf

Abstrak

Kampung Keluarga Berkualitas

2022

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 3, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan, maka ditetapkan Inpres ini.
Inpres ini menginstruksikan kepada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Agama; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Menteri Kesehatan; Menteri Sosial; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Menteri PPN/Kepala Bappenas; Menteri Koperasi dan UKM; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kepala BKKBN; para Gubernur; dan para Bupati/Walikota.
Inpres ini berisi instruksi untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui beberapa cara. Penetapan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas keluarga dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen sebagaimana tercantum dalam Inpres ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
Pendanaan pelaksanaan Inpres ini dibebankan pada APBN, APBD, APB Desa, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran: 9 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2019

Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional

Pemuda dan Olah Raga

Download :
Inpres No. 3 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2023

Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Lalu Lintas, Jalan

Download :
Inpres Nomor 3 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Konektivitas - Jalan Daerah

2023

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 3, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.
Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing antara lain untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi, utamanya untuk mendukung produktivitas kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, dan kawasan produktif lainnya.
Selain mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Inpres ini, kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota, diinstruksikan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Inpres ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
Pendanaan pelaksanaan Inpres ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Lampiran file: 6 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2012

Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Dicabut dengan :

INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

Download :
Inpres No 3 2012.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2013

Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Inpres 03 2013.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 1976

Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) Tahun 1976/1977

Pendidikan

Download :
Inpres Nomor 3 Tahun 1976.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
INPRES NO 3 TH 2003.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2016

Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2012.