Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 176 peraturan dalam 0,009 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Asuransi Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Inpres Nomor 2 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Optimalisasi - Pelaksanaan - Program - Jaminan Sosial - Ketenagakerjaan

2021

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 2, jdih.setkab.go.id : 13 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ditetapkan Inpres ini.
-
Inpres ini menginstruksikan kepada sembilan belas menteri, Kepala BKPM, Kepala BNPB, Jaksa Agung, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, para gubernur, para bupati/walikota, dan Ketua DJSN salah satunya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2009

Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Inpres 2 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2014

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres Nomor 2 Tahun 2014 - Lampiran.pdf
Inpres Nomor 2 tahun 2014.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2002

Pengendalian Penambangan Pasir Laut

Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perikanan dan Kelautan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Inpres0022002.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2008

Penghematan Energi dan Air

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan :

INPRES No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air

Download :
Inpres 2 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022

Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kebijakan Pemerintah Koperasi, UMKM

Download :
Inpres Nomor 2 Tahun 2022.pdf

Abstrak

PERCEPATAN - PENINGKATAN - PENGGUNAAN - PRODUK - DALAM NEGERI - USAHA MIKRO - USAHA KECIL - KOPERASI - GERAKAN NASIONAL - BANGGA BUATAN INDONESIA - PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAh

2022

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 15 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka ditetapkan Inpres ini.
Inpres ini diinstuksikan kepada: 1) para menteri Kabinet Indonesia Maju; 2) Sekretaris Presiden; 3) Kepala Staf Kepresidenan; 4) Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 5) Jaksa Agung Republik Indonesia; 6) Panglima Tentara Nasional Indonesia; 7) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8) Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 9) Para Gubernur; dan 10) Para Bupati/Wali Kota
Inpres ini berisi instuksi antara lain untuk: 1) menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; 2) Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan 3) Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
Pendanaan untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan pada APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2012

Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Inpres No 2 2012.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2015

Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kemeterian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Inpres Nomor 2 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2007

Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Download :
Instruksi_Presiden_no_2_th_2007.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2013

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Inpres 02 2013.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2008. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, dinyatakan tidak berlaku.