PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,025 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 289 Tahun 1964
Penambahan Panitia Negara Urusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 Saudara Subijakto, S.H. dan Baramuli, S.H.

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 289 Tahun 1965
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 289 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara BOMA

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 289 Tahun 1952
Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi Di Surabaya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 290 Tahun 1952
Pengangkatan Hakim-Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Surabaya Dan Malang

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 290 Tahun 1965
Pengangkatan Anggota Dewan Bank Pembangunan Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 82 Tahun 1965 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pembangunan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 290 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara BISMA

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan