PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,026 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 282 Tahun 1965
Pembubaran Panitia Museum Sejarah Tugu Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 282 Tahun 1964
Menggayabarukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 194 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kembali Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 282 Tahun 1952
Pemberian Pangkat Posthuum Sebagai Tanda Penghargaan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 283 Tahun 1964
Pendirian Akademi Ilmu Kepegawaian

Pendidikan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 283 Tahun 1952
Perubahan Keppres Nomor 186 Tahun 1952

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 283 Tahun 1960
Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dan Anggota Pengganti Dalam Majelis Pertimbangan Pajak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perpajakan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 283 Tahun 1965
Pemindahan Armunanto Duta Besar Republik Indonesia Untuk Cekoslowakia Ke Jakarta

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 284 Tahun 1952
Pengangkatan Prof. Dr. Poerbo Tjaroko Sebagai Pegawai Negeri Tetap

Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan