PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,027 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 260 Tahun 1960
Persetujuan Untuk Pelaksanaan Proyek-Proyek Industri

Perindustrian

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 260 Tahun 1965
Pembentukan Staf Presiden Urusan Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno Dan International Political Venues

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1952
Perpanjangan Waktu Istirahat Di Luar Tanggungan Negara Ir. Ukar Bratakusuma

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1967
Panitia Pengadaan Pangan Rakyat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1968
Penambahan Keanggotaan Team Penertiban Personil Pusat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1964
Pengangkatan Kembali Brigadir Jenderal Polisi Achmad Bastari Pada Departemen Kepolisian

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1951
Pengangkatan Perwira Tinggi Di Kalangan Angkatan Darat

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1963
Pengawasan/Koordinasi Perusahaan-Perusahaan Negara Dalam Lingkungan Departemen Perhubungan Laut

Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan