PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,026 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 214 Tahun 1960
Kedudukan Daerah Kepentingan Pelabuhan Tanjung Priok/Pasar Ikan Kedalam Wilayah Kekuasaan Penguasa Perang Maritim Jakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 214 Tahun 1966
Pembubaran Front Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 214 Tahun 1967
Penugasan Direktur Jenderal Kehutanan ke Roma, Bangkok, Sydney, Tokyo, Hongkong, Manila Dan Sabah Untuk Usaha Pendekatan Kepada Negara Investor

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 214 Tahun 1965
Pengangkatan Direktur Bank Umum Negara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 214 Tahun 1961
Penganugerahan Bintang Sakti Secara Anumerta

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 214 Tahun 1963
Pengangkatan Potan Arif Harahap S.H. Sebagai Direktur Bank Nasional Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 215 Tahun 1968
Struktur Organisasi Dan Tugas Pokok Sekretariat Negara

Struktur Organisasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 215 Tahun 1966
Pewarganegaraan Untuk Persatuan Wartawan Indonesia Atas Nama Lianny Kartikawati

Kewarganegaraan dan Imigrasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan