PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,025 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 128 Tahun 1951
Pemberhentian Tugas Atas Permintaan Sendiri Drs. A. Oudt

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 128 Tahun 2000
Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 39 Tahun 1994 tentang Tunjangan Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi, Dan Penyuluh Perindustrian
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 128 Tahun 1999
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Tentang Pemeliharaan Keamanan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 50 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Tentang Pemeliharaan Keamanan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 129 Tahun 1966
Pengangkatan P. Soeparto sebagai Deputy Menteri Koperasi pada Kementerian Perdagangan dan Koperasi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 129 Tahun 1968
Menunjuk Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Basuki Rachmat Sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 129 Tahun 1965
Pembebasan/Pengangkatan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Palang Merah Indonesia/Pada Sekretariat Jenderal Palang Merah Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 129 Tahun 1950
Pengangkatan Dr. Subandrio Sebagai Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Pada Pemerintah Republik Burma

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 129 Tahun 1998
Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 129 Tahun 1953
Perutusan RI Pada Sidang UNESCO Di Paris

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan