Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.934 peraturan dalam 0,024 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 2018
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 2014
Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia Di Kampus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1980
Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 2020
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasioal Periode Tahun 2020-2024
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 15 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1964
Pengangkatan R. Soetikno Slamet, S.H. Sebagai Pengganti Sementara Presiden Direktur Bapindo

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 96 Tahun 1964 tentang Pengangkatan Direksi Bank Pembangunan Indonesia
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 2007
Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pendidikan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1999
Lembaga Administrasi Negara

Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
  2. KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 40 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 20 Tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 2012
Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati

Ketenagakerjaan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 2000
Penugasan Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada Di Luar Negeri

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1981
Pembiayaan Pemberian Tunjangan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Yang Diperbantukan Kepada Pemerintah Daerah Otonom

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan