Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,03 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 110 Tahun 1966
Persetujuan Pos dan Telekomunikasi Antara Republik Indonesia dan Republik Demokrasi Korea

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 2000
Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 110 Tahun 1956
Penolakan Banding Perusahaan Truk Mios

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 110 Tahun 1963
Regu Pembantu Pemerintah/Menteri I Dalam Mengkoordinasikan Garis Kebijaksanan Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 110 Tahun 1962
Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Sampang Tentang Pajak Kendaraan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 110 Tahun 1967
Pembubaran Badan-Badan Pengawas Serta Direksi PT Peksin

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 1993
Penetapan Susunan Keanggotaan Tim Ahli Ekonomi Masalah Hutang Dan Pembangunan Negara-Negara Berkembang

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Perekonomian

Status Peraturan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 89 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke -10
  2. KEPPRES No. 18 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 1999
Dewan Buku Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 5 Tahun 1978 tentang Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 1950
Pembubaran Negara Madura Serta Penggabungan Wilayahnya Pada Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 1998
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Mauritius On The Promotion And Protection Of Investments

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan