Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,025 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 108 Tahun 1956
Penolakan Permohonan Perusahaan Truk Kadipaten

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 108 Tahun 1950
Pembubaran Daerah Bagian Jawa Tengah Dan Digabungkan Wilayahnya Kepada Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 108 Tahun 1962
Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Lampung Utara Tentang Pajak Pembangunan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 108 Tahun 1961
Penetapan Perincian Pengeluaran Pembangunan Termasuk Anggaran Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun Dinas 1961

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 109 Tahun 1968
Membebaskan Dan Mengangkat Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 109 Tahun 1964
Penetapan Dr. Tjipto Mangunkusumo Almarhum Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 109 Tahun 1966
Jabatan-Jabatan Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Yaman Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 2001
Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 36 Tahun 2004 tentang Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004
  2. KEPPRES No. 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003
  3. KEPPRES No. 88 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002
  4. KEPPRES No. 47 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 82 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001
  2. KEPPRES No. 58 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001
  3. KEPPRES No. 38 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen
  4. KEPPRES No. 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 109 Tahun 1967
Membentuk Tim Likuidasi KOTI

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan