Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,025 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 94 Tahun 1953
Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim-Hakim Perwira Pada Pengadilan-Pengadilan Tentara Di Territorium IV

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 94 Tahun 2003
Pengesahan Second Additional Protocol To The Constitution Of The Asian-Pacific Postal Union (Protokol Tambahan Kedua Konstitusi Perhimpunan Pos Asia-Pasifik)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 94 Tahun 1963
Pengangkatan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 94 Tahun 1999
Dewan Riset Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 1 Tahun 1984 tentang Dewan Riset Nasional
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 94 Tahun 1961
Peraturan Daerah Tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 94 Tahun 2004
Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno

Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 42 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 94 Tahun 1950
Pengangkatan W.M. Nieuwenhuysen Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat Mewakili Golongan Kecil Eropa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 94 Tahun 1957
Penolakan Banding Kho Lam Ciang pemilik perusahaan truck "Extra" Trayek Losari-Cirebon, Cikampek-Jakarta.

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 94 Tahun 1993
Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Atas Barang Impor Yang Dimasukkan Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Atas Barang Impor Yang Dimasukkan Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 94 Tahun 1998
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
  2. KEPPRES No. 113 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 58 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978
  2. KEPPRES No. 45 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
  3. KEPPRES No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan