Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,025 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 88 Tahun 1951
Pemberhentian dengan Horma Mayor Jenderal Imam Sudjai dari Jabatannya Sebagai Panglima Divisi Suropati

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 1993
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Kiev-Republik Ukraina Dan Di Tashkent-Republik Uzbekistan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 88 Tahun 1961
Peraturan Daerah Tentang Pemungutan Pajak Sepeda Daerah Tingkat II Aceh Selatan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 89 Tahun 1967
Memberhentikan Surjo Sumpeno, Mengangkat Muhono Sebagai Sesmil, Memberhentikan G Suwagio, Mengangkat Surjo Sumpeno Sebagai Inspektur Jenderal

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 89 Tahun 1968
Mengangkat Kolonel CPM. Joko Sutadiwiria Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 89 Tahun 1964
Penugasan Menteri Olah Raga Ke Tiongkok, Vietnam Dan Korea Untuk Memnuhi Undangan Pemerintah Ketiga Negara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 2002
Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

BUMN Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 76 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 2004
Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 48 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 1993
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke -10

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 110 Tahun 1993 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Tim Ahli Ekonomi Masalah Hutang Dan Pembangunan Negara-Negara Berkembang
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan