Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.943 peraturan dalam 0,026 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 74 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 8 Desember 1955 dari Liem Kheng Thay

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 74 Tahun 1957
Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek-Trayek Magelang-Semarang-Kudus Dan Magelang-Yogyakarta

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 1998
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 133 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimatan Tengah
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 74 Tahun 1961
Pengesahan Peraturan Daerah Tinkat II Pekalongan Tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2002
Pembentukan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Sendawar, Kejaksaan Negeri Sangatta Dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 1996
Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 31 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura
  2. KEPPRES No. 27 Tahun 1995 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2001
Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 1999
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Panitera

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 74 Tahun 1971
Pengembangan Pembangunan Pulau Batam

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 74 Tahun 1980
Tata Cara Penelitian Dan Penilaian Terhadap Warga Negara Republik Indonesia Yang Terlibat G 30 S/PKI Atau Bekas Anggota Organisasi Terlarang Yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya, Serta Pengesahannya Dalam Pemilihan Umum Tahun 1982

Partai Politik dan Pemilu

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan