PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,025 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1962
Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Magelang

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 54 Tahun 1994
Lembaga Sandi Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 7 Tahun 1972 tentang Organisasi Lembaga Sandi Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 54 Tahun 1984
Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1984/1985

APBN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1992
Penetapan Pulau Sumbawa Sebagai Daerah Transmigrasi

Kebijakan Pemerintah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1957
Pembentukan Panitia Induk Untuk Meter Dan Kilogram Seperti Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 4 Dan 5 Ljkordonnantie 1949

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1966
Pernyataan Pembangunan Proyek Balai Ibukota Jakarta Sebagai Proyek Mandatoris Dan Proyek Vital

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1964
Pemberian Honor Kepada Ketua Dan Sekretaris Federasi Ganefo

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1965
Pengangkatan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan