PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,024 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1961
Pemberian Kuasa Pendirian Yayasan Perdamaian Sukarno

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Yayasan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1992
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1982
Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Semarang

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1984
Pemberian Penghargaan Di Bidang Olah Raga

Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian, dan Olahraga
Mengubah sebagian :
  1. pasal 5 dan pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976
    mengenai hal-hal lain dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976, sepanjang menyangkut bidang olahraga berlaku ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Keputusan Presiden ini
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1970
Pendaftaran Kekajaan Pribadi Pedjabat Negara/Pegawai Negeri/ABRI

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 2004
Komisi Nasional Lanjut Usia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Djibouti Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 2000
Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 67 Tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1962
Pemberian Kekuasaan Kepada Penguasa Perang Daerah Sumatera Barat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertahanan dan Keamanan, Militer

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1996
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 Tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan