Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.934 peraturan dalam 0,028 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1965
Pemilikan Kapal-Kapal Bau Meseppe (RI Morotai) dan Sawega (RI Halmahera)

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1978
Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1964
Peraturan Pemungutan Sumbangan Iuran Untuk Membantu Pembiayaan Penyelenggaraan Radio Republik Indonesia

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1993
Satwa dan Bunga Nasional

Lingkungan Hidup

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1984
Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 72 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997
  2. KEPPRES No. 35 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberpa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988
  3. KEPPRES No. 8 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan
  4. KEPPRES No. 37 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1988
  5. KEPPRES No. 39 Tahun 1987 tentang Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1965 tentang Pedoman Penggunaan Gelora Loka Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno
  2. Keputusan Presiden Nomor 318 Tahun 1962 tentang Pembentukan Yayasan Gelanggang Olahraga Bung Karno
  3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1966 serta memberhentikan dengan hormat pejabat-pejabat yang diangkat dengan Keputusan Presiden ini disertai ucapan terima kasih atas segala jasa serta pengabdiannya
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1971
Menugaskan Mayor Jenderal Dr. Sudjono untuk Meniliti dalam Kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Masyarat Tingkat Pengertian dan Peresapan Jiwa 1945

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2007
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1969
Penegasan Batas-Batas Tugas Dan Tanggung Djawab Aparat-Aparat Pemerintah Dalam Bidang Produksi Dan Pemasaran Gula Pasir

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1988
Pengoperasian Jalan Tol Jatingaleh Krapyak Untuk Uji Coba Dan Penetapan Besarnya Tarif Tol Uji Coba

Lalu Lintas, Jalan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1976
Mengesahkan "Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The German Socialist Federal Republic of Yugoslavia on The Consolidation of Indonesia's Debts To Yugoslavia" di Jakarta

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan