PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.560 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 108 Tahun 2006
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 39 Tahun 2011 tentang Penghasilan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2006
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 106 Tahun 2006
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 105 Tahun 2006
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 79 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2006
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2006
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2006
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan