Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.411 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2019

Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perpres Nomor 6 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2024

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 9 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Download :
Perpres Nomor 6 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Tunjangan Kinerja - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 6, LN 2024 (11) : 7 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

ABSTRAK:

Perpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 47 Tahun 2020; dan Perpres Nomor 48 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 8 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2005

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERPRES NO 7 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 1961

Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara Untuk Dinas-Dinas Sipil

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2008

Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

Download :
PERPRES NO 7 TH 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 1959

Wajib Latihan Bagi Pejabat Negeri Warganegara Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perpres No.7 Tahun 1959.doc

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2022

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

APBN Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

Petunjuk Teknis - Dana Alokasi Khusus Fisik - Tahun Anggaran 2022

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 7, LN.2022/No.11, jdih.setneg.go.id : 20 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Perpres tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 2021.
Perpres ini mengatur mengenai petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik TA 2022. Jenis DAK Fisik terdiri atas DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. DAK Fisik Reguler meliputi bidang pendidikan; kesehatan dan keluarga berencana; jalan; air minum; sanitasi; dan perumahan dan permukiman. DAK Fisik Penugasan meliputi bidang: jalan; irigasi; pertanian; kelautan dan perikanan; industri kecil dan menengah; pariwisata; lingkungan hidup; perdagangan; transportasi perairan; trasportasi perdesaan; kehutanan; dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2022.
Pengelolaan DAK Fisik di daerah meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi yang berpedoman pada perpres ini.
Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di Daerah oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.
Lampiran 2 berkas.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2011

Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perpres_no_7_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Oriental Republic Of Uruguay On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Official Or Service Passports)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Perpres Nomor 07 Tahun 2014.pdf
Perpres Nomor 07 Tahun 2014 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2019

Penyakit Akibat Kerja

Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Download :
Perpres Nomor 7 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PENYAKIT - KERJA - jaminan kecelakaan kerja

2019

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 7, LN.2019/NO.18, LL SETKAB : 5 HLM.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penyakit Akibat Kerja

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, perlu menetapkan Perpres tentang Penyakit Akibat Kerja.
Dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan rogram Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang hak Pekerja atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meskipun hubungan kerja telah berakhir jika didiagnosis menderita penyakit akibat kerja. Hak atas manfaat JKK diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2008.