Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.411 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2009

Pengesahan Amandement To The Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
PERPRES No.46 TH 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2020

Pengesahan Protocol to Amend Tha ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Military Technical Cooperation)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut sebagian :

PERPRES No. 22 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat, sepanjang mengatur mengenai Tunjangan Diplomat.

Download :
Perpres Nomor 46 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan - Fungsional - Diplomat

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 46, LN.2022/No. 80, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Diplomat, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat yang sesuai dengan beban keria dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Diplomat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Diplomat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
Perpres ini mencabut sebagian Perpres Nomor 22 Tahun 2008.
Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Asuransi Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Download :
Perpres Nomor 46 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Pengelolaan - Pemanfaatan - Dana Kapitasi - Jaminan Kesehatan Nasional - JKN - Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama - FKTP - Pemerintah Daerah

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 46, LN.2021/No.125, jdih.setneg.go.id : 8 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pada tahun berkenaan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 32 Tahun 2014; dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2014, yaitu pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Selain itu disisipkan juga Pasal 10A di antara Pasal 10 dan Pasal 11. Pasal 7 Perpres ini mengatur bahwa pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening Dana Kapitasi JKN pada FTKP dan diakui sebagai pendapatan. Pendapatan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FTKP. Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, Dana Kapitasi tersebut diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan tersebut yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2011

Pembubaran Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
PERPRES No. 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Download :
Perpres_no_46_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2018

Pengesahan Protocol Relating To An Amendement To The Convention On International Civil Aviation [Article 50 (a)] (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 50 (a)]))

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Perpres Nomor 46 Tahun 2018.pdf
Perpres Nomor 46 Tahun 2018 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERPRES No. 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan

Download :
PERPRES NO 46 TH 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2008

Dewan Nasional Perubahan Iklim

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Download :
PERPRES NO 46 TH 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2005

Pengesahan Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahanbahan Yang Merusak Lapisan Ozon)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
PERPRES NO 46 TH 2005.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2011.