Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Menemukan 240 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021

Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Permenaker Nomor 9 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020

Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mengubah :

Permenaker No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020

Download :
Permenaker Nomor 9 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2023

Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

Permenaker No. 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (Business Process) Kementerian Ketenagakerjaan

Download :
2023PMNaker009.pdf

Abstrak

Peta Proses Bisnis - Kementerian Ketenagakerjaan

2023

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 9, BN 2023 (773) : 7 hlm.; jdih.kemnaker.go.id

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyusun peta proses bisnis.
Dasar hukum Permenaker ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 95 Tahun 2020; Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018; Permenaker Nomor 1 Tahun 2021; dan Permenaker Nomor 1 Tahun 2022.
Permenaker ini mengatur tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peta Proses Bisnis terdiri atas: a. peta Proses; b. peta subproses; c. peta relasi; dan d. peta lintas fungsi. Monitoring dan evaluasi terhadap Peta Proses Bisnis dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Hasil monitoring dan evaluasi atas Peta Proses Bisnis di Kementerian wajib dilaporkan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (Business Process) Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 793), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 22 hlm.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

Kesehatan Ketenagakerjaan

Download :
Kemnaker No. 10 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022

Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh

Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Permenaker No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Permenaker No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Permenaker No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Download :
Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021

Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenaker No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Mencabut :

Permenaker No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Download :
Permenaker Nomor 10 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019

Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Permenaker No. 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Permenaker No. 41 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Permenakertrans Nomor PER.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

Download :
Permenaker No. 10 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenaker No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Mencabut :

Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Download :
Kemnaker No. 10 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2014

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenaker No. 18 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Ketenagakerjaan

Mencabut :

Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP.80/SJ/II/2011 tentang Pembentukan Tim Kerja (Working Group) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Download :
Kemnaker No. 10 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download :
Permenaker Nomor 10 Tahun 2020.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.