Permenpar No. 13 Tahun 2020 tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 12, BN.2022/No.1041, jdih.kemenparekraf.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Fasilitasi Pembiayaan terhadap Sertifikasi Standar Nasional Indonesia, Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2020-2024
2020
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 12, BN. 2020 No. 848, jdih.kemenparekraf.go.id
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2020-2024
a. bahwa untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dan
ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional
serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
tugas pemerintahan di bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif, perlu disusun rencana strategis
pada kemcnterian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;
b. bahwa Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis
Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019, dan
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 tahun 2018
tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata
Tahun 2018-2019 perlu diganti untuk menyesuaikan dengan rencana pembangunan
jangka menengah nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif tentang Rencana Strategis
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tahun 2020-2024;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 269);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor
1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);
CATATAN:
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
Pendahuluan;Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi; dan Kerangka Kelembagaan; Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; Penutup
125 halaman dengan lampiran
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 12, BN. 2019 No. 1111, jdih.kemenparekraf.go.id
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 12, BN. 2018 No. 1629, jdih.kemenparekraf.go.id
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2017
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA
2016
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 13, BN. 2016 No. 1215, jdih.kemenparekraf.go.id
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan
Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5262);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan
Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 108);
Kedudukan Tugas dan Fungsi; Cakupan Wawasan; Susunan Organisasi; Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik; DIrektur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan; Direktur Destinasi Pariwisata; Direktur Pemasaran Pariwisata; Satuan Pemeriksaan Intern; Tata kerja; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016.
13 halaman dengan lampiran
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020
Permenpar No. 12 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pembiayaan terhadap Sertifikasi Standar Nasional Indonesia, Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan
STANDAR DAN SERTIFIKASI KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MASA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 13, BN. 2020 No. 1285, jdih.kemenparekraf.go.id
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat
domestik dan internasional untuk berwisata dengan aman,
nyaman, dan sehat sebagai dampak dari pandemi Corona
Virus Disease 2019, diperlukan jaminan kepada wisatawan
dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang
diberikan sudah memenuhi dimensi kebersihan,
kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan;
b. bahwa untuk menjamin produk dan pelayanan yang
diberikan sudah memenuhi dimensi kebersihan,
kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan,
perlu disusun standar dan sertifikasi kebersihan,
kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan
sektor pariwisata c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas
pelaksanaan standar dan sertifikasi kebersihan,
kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan
sektor pariwisata dalam masa penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019, diperlukan pengaturan tentang
standar dan sertifikasi kebersihan, kesehatan,
keselamatan, dan kelestarian lingkungan sektor pariwisata
dalam masa penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan,
Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor
Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan
Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1303);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 62);
Ketentuan Umum; Sektor Pariwisata yang tersertifikasi; Standar; Lembaga Sertifikasi; Tahapan Sertifikasi; Pelabelan dan Penggunaan Logo; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2020.
117 halaman dengan lampiran
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 13, BN.2022/No.1078, jdih.kemenparekraf.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
