Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.893 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 43 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 87 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 67 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 140 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara XII

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 140 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1965

Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.)

BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) Menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Diubah dengan :

PP No. 30 Tahun 1970 tentang Perubahan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 34) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1969
PP No. 11 Tahun 1969 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 34) Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.)

Mencabut :

PP No. 67 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara

Download :
pp no 019 tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2018

Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofistka

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
PP Nomor 13 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2022

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen Ristekdikti No. 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang
Permen Ristekdikti No. 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang

Download :
PP Nomor 36 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Perguruan Tinggi Negeri - Badan Hukum - Universitas Negeri Semarang - unnes

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 36, LN.2022/No.197, TLN No.6824, jdih.setneg.go.id: 59 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 4 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai penetapan Universitas Negeri Semarang (Unnes) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. Unnes dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom tersebut berpedoman pada Statuta Unnes yang terdiri atas: 1) visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja; 2) identitas; 3) penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; 4) sistem pengelolaan; 5) sistem penjaminan mutu; 6) kode etik; 7) bentuk dan tata cara penetapan peraturan; 8) sistem perencanaan; dan 9) pendanaan dan kekayaan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1391); dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1371), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 83 hlm; (batang tubuh 59 hlm, penjelasan 18 hlm, dan Lampiran 6 hlm)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 1999

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
PP No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
PP No. 99 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Mengubah :

PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Download :
PP No. 95 th 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021

Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah

Mengubah :

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Download :
PP Nomor 18 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Hak Pengelolaan - Hak Atas Tanah - Satuan Rumah Susun - Pendaftaran Tanah

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 18, LN.2021/No.28, TLN No.6630, jdih.setkab.go.id : 59 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini menyatukan (omnibus law), mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, serta beberapa pengaturan mengenai penguatan Hak Pengelolaan, serta memperbarui ketentuan PP Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Selain itu, PP ini juga mengatur kebijakan baru terkait pemberian hak pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 103 tahun 2005 serta ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Penjelasan 40 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 41 TH 1991.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.