Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Download file:

PP Nomor 10 Tahun 2018.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

PP Nomor 9 Tahun 2018.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
PP No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Download file:

PP Nomor 8 Tahun 2018.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Download file:

PP Nomor 7 Tahun 2018.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 6 Tahun 2018.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PP Nomor 5 Tahun 2018.pdf

Pengelolaan - Keuangan Haji - Pelaksanaan UU

2018

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5, LN.2018/No. 13, TLN No.6182, LL SETNEG : 29 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 51 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan PP tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Dalam PP ini diatur mengenai pengelolaan keuangan haji yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dilaksanakan oleh badan pelaksana, sedangkan pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas. Penerimaan keuangan haji meliputi setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; nilai manfaat keuangan haji; dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji; DAU; dan/atau seumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sedangkan pengeluaran keuangan haji meliputi: penyelenggaraan ibadah haji; operasional BPKH; penempatan dan/atau investasi keuangan haji; kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.
Penjelasan : 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

PP Nomor 4 Tahun 2018.pdf

Pengamanan - Wilayah Udara - Indonesia - TERITORIAL

2018

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4, LN.2018/NO.12, TLN NO.6181, LL SETKAB : 24 HLM.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Dalam PP ini diatur mengenai teritorial Indonesia khususnya wilayah udara yang merupakan wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Pengamanan wilayah udara Indonesia diwujudkan melalui : a) penetapan status Wilayah Udara dan kawasan udara; b) pengaturan mengenai bentuk pelanggaran wilayah kedaulatan; c) pelaksanaan tindakan terhadap pesawat dan personel Pesawat Udara; dan d) tata cara dan prosedur pelaksanaan pemaksaan oleh Pesawat Udara Negara. Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara harus memiliki lzin Diplomatik (diplomatic clearance) dan Izin Keamanan (security clearance).

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan : 12 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

Download file:

PP Nomor 3 Tahun 2018.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Download file:

PP Nomor 2 Tahun 2018.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Abstrak

APBD APBN Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Download file:

PP Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Perubahan - Bantuan Keuangan - Partai Politik

2018

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1, LN.2018/NO.1, TLN NO.6177, LL SETKAB : 5 HLM.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

ABSTRAK:

PP ini ditetapkan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Dalam PP ini mengubah beberapa Pasal dalam PP Nomor 5 Tahun 2009, yaitu Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16. Besaran bantuan keuangan kepada parpol ditentukan dalam PP ini dan dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan negara/daerah. Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.