Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.904 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2013
Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
PP Nomor 85 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur
Abstrak
Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 85 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2001
Penundaan Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam,
Abstrak
Perpajakan
Download file:
PP NO 85 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2000
Penambahan Pernyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No.85 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 85 Tahun 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian Asean Infrastructure Fund
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 69 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian Asean Infrastructure Fund
Download file:
PP Nomor 85 Tahun 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 1999
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Abstrak
Lingkungan Hidup
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Mengubah
  1. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Download file:
PP No. 85 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
Download file:
PP Nomor 85 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2012
Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Pengelola Aset
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
pp86-2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 1999
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Dengan berlakunya PP No. 86 Tahun 1999, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene, dan Kepulauan dalam Lingkungan dinyatakan tidak berlaku. Daerah Propnsi Sulawesi Selatan
Download file:
PP No. 86 th 1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan