Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.893 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Abstrak

Jenis - Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kementerian - Kelautan dan Perikanan - pnbp - kementerian kkp

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 85, LN.2021/No.188, TLN No.6710, jdih.setneg.go.id : 15 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KKP).
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian KKP. Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian KKP meliputi penerimaan dari: 1) pemanfaatan sumber daya alam perikanan; 2) pelabuhan perikanan; 3) pengembangan penangkapan ikan; 4) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; 5) pemeriksaan/pengujian laboratorium; 6) pendidikan kelautan dan perikanan; 7) pelatihan kelautan dan perikanan; 8) analisis data kelautan dan perikanan; 9) sertifikasi; 10) hasil samping kegiatan tugas dan fungsi; 11) tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi; 12) persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; 13) persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata; 14) perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut; 15) pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya; 16) denda administratif; dan 17) ganti kerugian. Seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian KKP tersebut wajib disetor ke kas negara.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 75 Tahun 2015.
Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP pada Kementerian KKP dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diatur dengan Peraturan Menteri KKP.
Lampiran 147 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 1999

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Mengubah :

PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Download :
PP No. 85 th 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2019

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal

Perekonomian Perindustrian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 85 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP 85 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2014

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 85 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 85 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

Download :
PP Nomor 85 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP 86 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 86 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 86 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.