Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1957 No. 74) Tentang Lembaga Administrasi Negara
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 30 Tahun 1957 tentang Lembaga Administrasi Negara
Download file:
PP NO 5 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Asuransi Bendasraya Menajdi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Asuransi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 10 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Asuransi Kerugian
Mencabut
  1. PP No. 21 Tahun 1969 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 113) Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Jiwasraya Dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 114) Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Bendasraya
  2. PP No. 41 Tahun 1965 tentang Pedirian Perusahaan Asuransi Bendasraya
Download file:
PP NO 4 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Sabang Merauke, PN, Barata dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek - Proyek Industri Dasar Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 36 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar
  2. PP No. 125 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Barata
  3. PP No. 124 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sabang Merauke
Download file:
PP NO 3 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Boma, Perusahaan Negara (P.N) Bisma Dan Perusahaan Negara (P.N) Indra Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 38 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Indra
  2. PP No. 129 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Bisma
  3. PP No. 128 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Boma
Download file:
PP NO 2 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit
Abstrak
Asuransi Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Download file:
PP NO 1 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1970
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 9 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya"
Download file:
pp no 056 tahun 1970.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1970
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Radio Siaran Non Pemerintah
Abstrak
Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Download file:
pp no 055 tahun 1970.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 1970
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pabrik Cambrics "Primisima" Disingkat P.T. "Primisima"
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
pp no 054 tahun 1970.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1970
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pemisahaan Kekayaan Negara Untuk Penambahan Modal Perusahaan Negara "Jakarta Llyod"
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 20 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Djakarta Lloyd" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
pp no 053 tahun 1970.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 1970
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perikanan Negara (Pn Perikani) Sulawesi Utara/Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Diubah dengan
  1. PP No. 16 Tahun 1973 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Ayat-Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2206) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 70) Dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 41)
Mengubah
  1. PP No. 51 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah
Download file:
pp no 052 tahun 1970 .pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan