Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Perusahaan Umum Angkasa Pura
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura
Mencabut
  1. PP No. 21 Tahun 1965 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 87)
  2. PP No. 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran
Download file:
PP NO 37 TH 1974.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Perusahaan Umum Telekomunikasi
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi
Mencabut
  1. PP No. 30 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi
Download file:
PP NO 36 TH 1974.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 14 Tahun 1975 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 48) Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut
  1. PP No. 55 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat
Download file:
PP NO 35 TH 1974.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Telekomunikasi
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Download file:
PP NO 34 TH 1974.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Perusahaan Umum Perikanan Maluku
Abstrak
Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina Serta Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina
  2. PP No. 39 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mengubah
  1. PP No. 50 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Maluku
Download file:
PP NO 33 TH 1974.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero)
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara
Mencabut
  1. PP No. 27 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan
Download file:
PP NO 32 TH 1974.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara
Mencabut
  1. PP No. 26 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah
Download file:
PP NO 31 TH 1974.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Di Pekalongan (Jawa Tengah)
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina Serta Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina
Download file:
PP NO 30 TH 1974.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Perusahaan Umum "Pembangunan Perumahan Nasional"
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Download file:
PP NO 29 TH 1974.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1973/1974 Kepada Tahun Anggaran 1974/1975
Abstrak
APBN
Download file:
PP NO 28 TH 1974.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan