Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V, Menjadi PT Perkebunan Nusantara III
Abstrak
BUMN Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 9 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 27 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 26 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP No. 8 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II
Abstrak
BUMN Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Mencabut
  1. PP No. 28 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II Dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 44 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP No. 7 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan I
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Download file:
PP No. 6 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 61 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
Download file:
PP No. 5 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Nuklir
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 10 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma
Download file:
PP No. 4 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (Epte) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (Kb)
Abstrak
Perpajakan
Download file:
PP No. 3 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 46 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturaan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1998
  2. PP No. 16 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997 Presiden Republik Indonesia
  3. PP No. 42 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
Mencabut
  1. PP No. 24 Tahun 1987 tentang Kegiatan Penanaman Modal Asing di Bidang Perdagangan Ekspor
Download file:
PP No. 2 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan di Wilayah Kebupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias dan Tapanuli Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 1 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1995
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
Download file:
PP No. 46 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1995
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek
Diubah dengan
  1. PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal,
Download file:
PP No. 45 Th 1995.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan