Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan
Download file:
PP No. 50 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP No. 49 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pembentukan Kecamatan Pringapus Di Wilayah Kabupaten Daerah Tinggkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 48 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci Dan Tanjung Jabung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 47 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Yang Dijual Di Bursa Efek
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 139 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek
Download file:
PP No. 46 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Download file:
PP No. 45 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim Dan Musi Rawas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 44 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Poso Dan Banggai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 43 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten I Kotawaringin Timur Dan Kapuas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 42 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
Download file:
PP No. 41 Th 1996.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan