Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No. 77 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 76 Tahun 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No. 75 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
Diubah dengan
  1. PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
Mengubah
  1. PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
Download file:
PP No. 74 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Download file:
PP No. 73 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Download file:
PP No. 72 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala Dari Wilayah Daerah Kota Palu Ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 71 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pemindahan Ibukota Daerah Kebupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya Di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 70 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Label Dan Iklan Pangan
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP No. 69 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
PP No. 68 th 1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan