Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.903 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1975

Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional" ("Natour Ltd.")

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 25 TH 1975.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Download :
PP No.25 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1985

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Download :
PP NO 25 TH 1985.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2012

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PP Nomor 25 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1968

Pelaksanaan Persetujuan Keanggotaan Republik Indonesia Pada International Development Association

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
pp no 025 tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1951

Peraturan Mengenai Bank Rakyat Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPU No. 42 Tahun 1960 tentang Peleburan Bank Rakyat Indonesia Kedalam Bank Koperasi, Tani Dan Nelayan

Download :
PP No. 25 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Penanaman Modal dan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Cipta Kerja

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Download :
PP Nomor 25 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan - Bidang - Energi - Sumber Daya - Mineral

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 25, LN.2021/No.35, TLN No.6637, jdih.setkab.go.id : 60 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 4 Tahun 2009; UU Nomor 30 Tahun 2009; UU Nomor 21 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral yang meliputi: mineral dan batubara; panas bumi; dan ketenagalistrikan. Pada penyelenggaraan bidang mineral dan batubara, Pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK operasi produksi dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas batubara yang melakukan kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara di dalam negeri dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen). Perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen) tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Pada penyelenggaraan bidang panas bumi, Pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi (IPB) wajib melakukan Eksplorasi dalam jangka waktu tertentu pada Wilayah Kerjanya dalam hal pada Wilayah Kerja tersebut belum pernah dilakukan Eksplorasi dengan melakukan Studi Kelayakan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Pada saat PP ini mulai berlaku ketentuan Pasal 65, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 84, Pasa| 87, Pasal 89, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 119 PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan 11 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1954

Pembentukan Komisariat Urusan Daerah-Daerah Otonom

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 2 Tahun 1956 tentang Pembubaran Komisariat Urusan Daerah-Daerah Otonom

Download :
PP No. 025 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1977

Standar Penetapan Harga Indonesia

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PP NO 25 TH 1977.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 13 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIII, Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIII

Download :
PP NO 25 TH 1971.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 1975.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 1985.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2013.