tata - cara - pembagian - dan - rincian - dana - desa - tahun - anggaran - 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, peningkatan pembangunan, Peningkatan pelayanan publik, dan memajukan Perekonomian di Desa yang merupakan bagian dari Penyelenggaraan Pemdes untuk mensejahterakan masyarakatnya Dan agar dalam penerapan dana desa dapat perjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu disusun Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa di Kab. Bekasi Tahun 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2009; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendes, PDTT No. 1 Tahun 2015; Permendes, PDTT No. 2 Tahun 2015; Permendes, PDTT No. 3 Tahun 2015; Permendes, PDTT No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permenkeu No. 35/PMK.07/2020; Permenkeu No. 222/PMK.07 /2020; Permendes, PDTT No. 13 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 26 Tahun 2001; Perda Kab. Bekasl No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 72 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Rincian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Mekanisme, Publikasi Dan Pelaporan, Sanksi, Pembinaan Pemantauan Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
27 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2021
PERDA Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
penetapan - dan - penegasan - batas - desa - setiaasih - kecamatan - tarumajaya - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD 2021/2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Permendagri No. 45 Tahun 2016 batas Desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum, ditetapkan oleh Bupati dengan Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 26 Tahun 2001; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Dan Penutupan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2021
pedoman - pemberian - tambahan - penghasilan - bagi - pegawai - aparatur - sipil - negara - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD 2021/3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan capaian kinerja reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan visi Pemkab Bekasi, perlu ditetapkan kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN Dan dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kebijakan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur dalam Perbup Bekasi No. 13 Tahun 2018 maka perlu ditetapkan Perbup Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP RI No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP RI No. 72 Tahun 2019; PP RI No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 32 Tahun 2014; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis Dan Kriteria Pemberian TPP, Komponen Pengurang TPP, Pembiayaan Dan Prosedur Pembayaran, Tim Monitoring Dan Tim Manajemen Kinerja, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021.
17 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021
penggunaan - aplikasi - dalam - penyelenggaraan - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - tahun - anggaran - 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2021/7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Aplikasi Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa adanya perubahan tata kelola pengelolaan keuangan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan menerapkan aplikasi SIPD Dan berdasarkan mitigasi resiko atas kesiapan SIPD dalam penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Penggunaan Aplikasi Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 130 Tahun 2020; Kepbup Bekasi No. : 903/Kep.85-BPKD/2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penggunaan Aplikasi, Penatausahaan Keuangan, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Akuntansi Dan Pelaporan, Pergeseran Anggaran, Evaluasi Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2021
penatausahaan - akuntansi - dan - pelaporan - keuangan - daerah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2021/10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan APBD Kab. Bekasi dan penatausahaan keuangan daerah, khususnya terhadap para pengelola keuangan yang mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan APBD perlu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya Dan dengan telah diberlakukannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri RI No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Azaz Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Tugas Dan Kewenangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Daerah, Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
96 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2021
PETUNJUK - TEKNIS - PEMBERIAN - GAJI - TUNJANGAN - ATAU - PENGHASILAN - KETIGA - BELAS - tAHUN - 2021 - KEPADA - BUPATI - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - CALON - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - PIMPINAN - DAN - ANGGOTA - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DI - lINGKUNGAN - PEMERINTAHAN - KABUPATEN - BEKASI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD 2021/12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 7 ayat (2) PP No. 63 Tahun 2021 Sebagai pedoman Teknis Pemberian THR Kepada PNS dan Calon PNS di Lingkungan Pemkab Bekasi maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Bupati, PNS, Calon PNS dan Pimpinan Anggota DPR di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 130 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 10 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2021
TATA - CARA - PENGANGGARAN - DAN - PELAKSANAAN - BELANJA - DAERAH - YANG - MELAMPAUI - TAHUN - ANGGARAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2021/13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran
ABSTRAK:
Bahwa pekerjaan merupakan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD berupa pengadaan barang dan jasa yang telah ada ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan perpu pada tahun anggaran Dan dalam hal suatu pekerjaan dan atau pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran oleh Pemda maka perlu adanya ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang melampaui tahun anggaran yang ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 Sebagimana Telah Diubah Dengan Permendagri No. 120 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kriteria, Laporan, Penganggaran Dan Pelaksanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
