BUDAYA - KERJA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BEKasi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2019/31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Perpres No. 81 Tahun 2010 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) Dan untuk mendukung penerapan budaya kerja maka perlu menetapkan Perbup tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri RI No. 120 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Budaya Kerja, Penerapan Budaya Kerja, Pembinaan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Monitoring Dan Evaluasi Izin Lokasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang, dalam pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang untuk menjamin terwujudnya tata ruang
sesuai dengan rencana tata ruang, salah satunya
dilaksanakan melalui perizinan;
b. bahwa Izin Lokasi merupakan izin yang diberikan dalam
rangka kegiatan penguasaan tanah, sehingga dalam
pelaksanaan perolehannya perlu dilakukan evaluasi dan
monitoring agar tahapan-tahapannya dapat berjalan sesuai
dengan rencana dan mempunyai kepastian hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Izin Lokasi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 201
Terdiri dari 19 pasal 9 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Objek Dan Subjek Izin Lokasi, Tata Cara Monitoring Dan Evaluasi Izin Lokasi, Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi, Pelaporan Perolehan/Penguasaan Tanah, Tata Cara Pengendalian Izin Lokasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
mengatur mengenai Monitoring Dan Evaluasi Izin Lokasi
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2019
PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - PEMBERIAN - BANTUAN - BERAS - DI - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2019/29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beras Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mensejahterakan masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan yang berpedoman pada BDT Kab. Bekasi Tahun 2017 belum secara keseluruhan mengakomodir para penerima manfaat maka perlu ditetapkan Perbup tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beras di Kab. Bekasi .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 63 Tahun 2013; PP No. 17 Tahun 2018; Perpres No. 100 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 38 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup Bekasi No. 20 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Sasaran, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beras, Mekanisme Pelaksanaan, Tugas Dan Tanggungjawab, Pembiayaan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2019
rencana - kerja - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi - tahun - 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2019/29.A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemda, perlu disusun RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Dan Rencana Kerja Pemda Kab. Bekasi adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017 Dan Penyusunan RKPD Kab. Bekasi Tahun 2020 mengacu pada Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Bekasi Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kab. Bekasi Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan Program Prioritas dan Program Strategis Nasional dan Prov Jabar maka perlu ditetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2015; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017; Perbup Bekasi No. 25 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 25 Tahun 2019
Perbup Kab. Bekasi No. 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020
PETUNJUK - TEKNIS - PENERIMAAN - PESERTA - DIDIK - BARU - DI - KABUPATEN - BEKASI - TAHUN - PELAJARAN - 2019 - 2020
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD 2019/25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kab. Bekasi yang Nondiskriminatif, Objektif, Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan sesuai Permen Pendidikan Nasional No. 51 Tahun 2018 maka perlu ditetapkan kembali Perbup tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009; Perber Antara Mendikbud dan Menteri Agama No. : 2NII/PB/2014 dan No. 7 Tahun 2014; Permen Pendidikan Nasional No. 51 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2018; Perbup Bekasl No. 55 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
3 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 24 Tahun 2019
PEMBERIAN - TUNJANGAN - HARi - RAYA - GAJI - DAN - TUNJANGAN - KETIGA - BELAS - BAGI - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - PEJABAT - NEGARA - DAN - ANGGOTA - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAHAN - KABUPATEN - BEKAsi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2019/24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diberlakukannya PP No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian NRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan PP No. 36 Tahun 2019 tentang Peniberian THR Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian NRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Sebagai pedoman Teknis Pemberian THR, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemkab Bekasi perlu ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 35 Tahun 2019; PP No. 36 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 80 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bekasi No. 77 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
kelas - Jabatan - bagi - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2019/22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Permen PAN & RB RI No. 39 Tahun 2013 maka perlu ditetapkan kembali dengan Perbup Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 1994; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 2016; Keppres No. 87 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 97 Tahun 2012; Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2011; Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2013; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2016; Perkep BKN No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kelas Jabatan, Pemberian Tambahan Penghasilan, Pembiayaan, Pemangku Jabatan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembangunan intergritas ASN dan mendukung terciptanya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN perlu adanya komitmen Pemda dalam Pencegahan Korupsi Dan untuk memperkuat komitmen tersebut berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 dan UU No. 39 Tahun 2002 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Negara (LHKASN).
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 1999; PP No. 53 Tahun 2010; Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004; Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016; Kepmenneg PAN No. Kep/94/M.PAN/8/2005; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pengertian, Penyelenggara Negara, Tim Pengelola LHKASN, Penyampaian LHKPN, Sanksi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 2019
pedoman - pendirian - badan - usaha - milik - desa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 2019/20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 desa dapat mendirikan BUMD dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pendelolaan aset milik desa yang dikelola oleh BUMD sesuai potensi desa maka perlu menetapkan perbup tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendes, PDTT No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendirian BUMD, Bentuk Organisasi Dan Pengelola BUMD, Permodalan Jenis Usaha Hasil Usaha Dan Kepailitan, Kerjasama BUMD, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMD, Pembinaan Pengawasan Dan Audit, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
13 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
