kewenangan - kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - pada - sekretariat - daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Tahun 2021 No.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Mendagri No. 061/5875/OTDA maka perlu menetapkan Perbup tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU no. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021; Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
116 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 71 Tahun 2021
kewenangan - kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - pada - inspektorat - daerah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD 2021/No,71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Mendagri No. 061/5875/OTDA dan Surat Mendagri No. 800/8572/OTDA Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemda se Prov Jabar dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi maka perlu menetapkan Perbup tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 107 Tahun 2017; Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021; Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Organisasi, Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
32 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 62 Tahun 2021
kode - etik - pegawai - dalam - penyelenggaraan - pelayanan - perizinan - dan - non - perizinan - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD 2021/No.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 49 Permendagri No. 138 Tahun 2017 Dan agar penerapan etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu menetapkan Perbup tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Kepmendagri No. 132.32-4881 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Landasan Dan Ruang Lingkup, Etika Pelayanan, Pelayanan Publik Dan Penyelenggara Pelayanan, Majelis Kode Etik, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 59 Tahun 2021
analisa - standar - belanja - pemerintah - kabupaten - bekasi - tahun - anggaran - 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Tahun 2021 No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD Kab. Bekasi Tahun Anggaran 2022 dengan kinerja yang merupakan standar untuk menganalisa anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program/kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya/belanja di perangkat daerah perlu disusun Analisa Standar Belanja Pemerintah Kab.Bekasi Tahun Anggaran 2022 Dan untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a guna memenuhi Ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkeu No. 78/PMK.02/2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepmendagri No. 132.32-4881; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kab. Bekasi Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 56 Tahun 2021
Perbup Kab. Bekasi No. 213 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2022
bantuan - sosial - untuk - usaha - mikro - yang - terdampak - pandemi - corona - virus - disease - 2019 - (covid-19) - dalam - rangka - pemulihan - perekonomian - di - kabupaten - bekasi - tahun - 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2021/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Sosial Untuk Usaha Mikro Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemulihan Perekonomian di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk membantu serta menjaga keberlangsungan berjalannya usaha mikro, yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kab. Bekasi dan memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b PP No. 43 Tahun 2020 Dan agar dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, agar tertib, terpenuhi persyaratan administrasinya mencapai tujuan dan sasarannya serta bermanfaat maka perlu menetapkan Perbup tentang Bantuan Sosial Untuk Usaha Mikro yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka pemulihan perekonomian di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020; Keppres No. 12 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; .Kepmendagri No. : 131.32 1374 Tahun 2021; lnstruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020; Pergub Jabar No. 48 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2020; Perbup No. 91 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 130 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bekasi No. 16 Tahun 2021; Kepbup Bekasi No.: 903/Kep.243- BPKD/2021 Tanggal 28 Mei 2021; Instruksi Bupati Bekasi No. 460/1543/Bappeda.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Bantuan Sosial, Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Tunai, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 54 Tahun 2021
pengadaan - barang - jasa - pada - badan - layanan - umum - daerah - rumah - sakit - umum - daerah - di - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD 2021/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah di Kabupeten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada BLUD yang dikecualikan dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 76 Permendagri No. 79 Tahun 2018 maka perlu ditetapkan Perbup tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP RI No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP RI No. 12 Tahun 2019; PP RI No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres RI No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Kepmendagri No. : 131.32-1374 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksana Pengadaan, Jenjang Nilai, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 52 Tahun 2021
pedoman - pembentukan - forum - kewaspadaan - dini - masyarakat - di - kabupaten - bekasi - tahun - anggaran - 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2021/No.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan Dan dengan berlakunya Permendagri No. 46 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 1988; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 46 Tahun 2019; Kepmendagri No.: 131.32-1374 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tugas Dan Fungsi FKDM, Uraian Tugas Pengurus FKDM, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang efisien, efektif serta tertib administrasi semula telah ditetapkan Perbup Bekasi No. 19 Tahun 2018 Dan sehubungan dengan adanya Perubahan Perda Kab. Bekasi No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; Perpres No. 26 Tahun 2009; Perpres No. 96 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 104 Tahun 2019; Permendagri No. 108 Tahun 2019; Kepmendagri No. : 131.32 1374 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi, Inovasi Kerjasama Dan Pemanfaatan Data Dan Hak Akses, Pemberian Dan Pencabutan Hak Akses, Persyaratan Pendaftaran Penduduk, Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pembinaan Pengawasan Dan Penertiban Administrasi Kependudukan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
33 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 46 Tahun 2021
sistem - informasi - pelayanan - sumber - daya - air - dan - bina - marga - (sisdabima) - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Tahun 2021 No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pelayanan Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan akses yang lebih luas serta meningkatkan pelayanan bidang SDA dan Bina Marga kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, efisien, transparan, dan akuntabel maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 37 Tahun 2012; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 38 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2021; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Perpres No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 6 Tahun 2021; Kepmendagri No. 131.32-1374; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Kab. Bekasi No. 9 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Tata Cara Pelayanan Sumber Daya Air Dan Bina Marga Secara Elektronik (online), Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
10 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
