Pencarian Peraturan

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU SISTEM PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL "SIKAMASEANG"

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2016/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Sistem Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial "SIKAMASEANG"

ABSTRAK:

a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak; b. bahwa pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial selama ini masih kurang terkoordinasi dengan baik antar lintas sektoral dan oleh beberapa SKPD; c. bahwa agar pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial bisa lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus maka perlu membentuk Unit Pelayanan Terpadu Sistem Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gowa. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang .,: Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 No.68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5235 ); 8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 NomorlO); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera.
1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 4. TATA KERJA 5. PEMBIAYAAN 6. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2016.
9

PELAKSANAANPERATURANDAERAHKABUPATENGOWA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 05); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 10);. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 ).
1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP 3. PENJARINGAN 4. PENYARINGAN 5. PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 6. SANKSI BAGI PERANGKAT DESA 7. KLARIFIKASI STATUS PERANGKAT DE.SA ATAS SUATU TINDAK PIDANA 8. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2016.
18

Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis belanja Tahun Anggaran 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2016/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis belanja Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, maka pertu mengatur pergeseran anggaran tersebut; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang pertu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
Pasal 1 : Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum d Pasal 2 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2016.
11

Pengurangan/Pemotongan Penerimaan dan Penggunaan atas Dana Alokasi Khusus Fisik Secara mandiri Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan/Pemotongan Penerimaan dan Penggunaan atas Dana Alokasi Khusus Fisik Secara mandiri Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu dianggarkan pengurangan/pemotongan penerimaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016; b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T ahun Anggaran 2016 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288
pasal 4 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20

PENERTIBAN KEGIATAN PASAR MALAM DAN KEGIATAN SEMACAMNYA YANG DILAKSANAKAN DI KABUPATEN GOWA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/No.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penertiban Kegiatan Pasar Malam dan Kegiatan Semacamnya yang Dilaksanakan di Kabupaten Gowa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penertiban kegiatan pasar malam clan kegiatan semacamnya yang dilaksanakan di kabupaten gowa, maka perlu ditetapkan dengan peraturan bupati gowa
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah
PERATURAN BUPATI GOWA TENTANGPENERTIBAN KEGIATAN PASAR MALAM DAN KEGIATAN SEMACAMNYA YANG DILAKSANAKAN DIKABUPATEN GOWA BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : !. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 3. Bupati adalah Bupati Gowa; 4. Pemohon adalah perorangan atau badan hukurn yang pendiriannya sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap; BAB II TUJUAN Pasal 2 Penertiban ini bertujuan untuk mengatur dan mewujudkan tertibnya kegiatan pasar malam yang dilaksanakan pada Bulan Ramadhan di Kabupaten Gowa. BAB III TATA CARA PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PASAR MALAM Bagian Kesatu Permohonan Izin Kegiatan Pasar Malam Pasal 3 (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan pasar malam wajib memiliki lzin Kegiatan. (2) Pemberian izin penggunaan dan pemanfaatan Tanah Negara dan Iokasi Iainnya dapat diberikan kepada: a Warga negara Indonesia; b. Badan Usaha yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan; Pasal 4 (I) Pemohon mengajukan surat permohonan izin kegiatan Pasar Malam secara tertulis kepada Bupati; (2) Surat pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Keterangan mengenai pemohon : 1. Apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan 2. Apabila Badan Hukum : nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau pengaturan pendiriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan b. Keterangan mengenai lokasi tempat pelaksanaan kegiatan 1. Letak, batas-batas dan luasnya secara lengkap; 2. Rencana penggunaan tanah; (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. Fotocopy identitas pemohon dan akte pendirian badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan b. Peta lokasi/sket Iokasi tempat pelaksanaan kegiatan c. Surat izin lokasi yang ditandatangani oleh pemilik lokasi d. Proposal kegiatan atau semacarnnya Bagian Kedua Pemberian Izin Pasal 5 (1) Bupati membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gowa (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas pemohon; b. Melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa dan meneliti lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; c. Memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi, untuk menerbitkan atau menolak permohonan Izin Kegiatan Pasar Malam; (3) Pemberian izin kegiatan pasar malam diberikan berdasarkan pertimbangan: a. Kegiatan Pasar Malam hanya dapat dilaksanakan sebelwn pelaksanaan Hari Raya !du! Fitri. b. Kegiatan pasar malam pada Bulan Ramadhan hanya dapat dilaksanakan maksimal selama 2 (dua) minggu atau 14 (empatbelas) hari. (4) Pemberian izin kegiatan Pasar Malam diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan atas Rekomendasi dari Tim Teknis BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN KEGIATAN PASAR MALAM Pasal 6 Setiap pemegang lzin kegiatan pasar malam berkewajiban: a. Mencegah kerusakan-kerusakan yang terjadi dan bersedia menganti kerugian jika terjadi kerusakan pada fasilitas umum di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; b. Memelihara dan menjaga kebersihan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; c. Menggunakan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peruntukannya ; d. Menyiapkan lahan parkir kendaraan dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir kendaraan; e. Tidak diperkenankan menggunakan jalan umum sebagai lokasi pasar malam; f. Khusus lokasi pasar malam yang akan digunakan Sholat led, lokasi sudah bersih 2 (dua) hari sebelum Hari Raya Idhul Fitri atau akan digunakan sholat led; g. Khusus kegiatan pasar malam tidak diperkenankan untuk menghadirkan wahana ketangkasan, yang mengandung unsur judi; h. Khusus Wahana Permainan Anak-Anak diperbolehkan sepanjang tidak membahayakan dan tidak mengandung unsur ketangkasan. 1. Tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sekitar lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; j. Melaporkan kepada Bupati mengenai kegiatan pasar malam; BABV LARANGAN PEMEGANG IZIN KEGIATAN PASAR MALAM Pasal 7 Setiap Pemegang Izin kegiatan pasar malam dilarang : a. memperluas atau mengembangkan penggunaan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan diluar lokasi yang telah diizinkan; b. memindahkan izin pada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati; c. menutup aksesbilitas masyarakat sehingga mengganggu kepentingan umum d. melaksanakan kegiatan pasar malam sebelum memiliki izin kegiatan, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN KEGIATAN Pasal 8 (1) Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut Izin kegiatan Pasar Malam apabila: a. Pemegang izin melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan; b. Pemegang izin melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) lzin penggunaan dan pemanfaatan Tanah Negara dan lokasi lainnya batal dengan sendirinya apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terlampaui dan pemegang izin tidak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan. BAB VII PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2016.
5

REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2016/No.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memadukan perencanaan pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2017 sesuai agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2016·2021 yang telah disusun, maka perlu membuat dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang digunakan acuan dalam b. perencanaan pembangunan Tahun 2017; bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan perencanaan pembangunan, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017 yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021 ); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45n); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 29. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 31. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar; 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10); 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 1 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 4); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 7), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 12); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 22); 43. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 6); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11 ); 47. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan lnfrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 18); 48. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15); 49. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa · Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 1); 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012; 53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518)
1. KETENTUAN UMUM 2. PELAKSANAAN 3. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2016.
10

PERGESERAN ANGGARAN ANT AR UNIT ORGANISASI, ANT AR KEGIAT AN DAN ANT AR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2016/No.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur pergeseran anggaran tersebut; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
Pasal 1 Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Pasal2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Gowa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2016.
10

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANT AR KEGIATAN DAN ANT AR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2016/No.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 160 ayat (4) yaitu Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, maka perlu mengatur pergeseran anggaran tersebut; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 1); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 1).
Menetapkan PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016 Pasal 1 Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Pasal2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa LAMPI RAN NOMOR TANGGA'L : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASl,ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016 : 13 Tt.HUN 2016 :' 18 Mei 2016 Kode Rekening Uraian Sebelum digeser Setelah digeser Selisih Keterangan 1 2 3 4 5 6 Sesuai dengan: 1 10 1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,903,875,631.00 1,903,875,631.00 - 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 160 ayat (4); 5 BELANJA DAERAH 1,903,875,631.00 1,903,875,631.00 - 2. Telaahan Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,903,875,631.00 1,903,875,631.00 - Kabupaten Gowa No. 045.2/86/DISDUKCAPIL/2016 tanggal 18 April 2016 perihal : Perubahan Uraian Rekening Belanja 5 1 1 Belanja Pegawai 1,903,875,631.00 1,903,875,631.00 - Tidak Langsung, Tambahan Penghasilan PNS. 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,903,875,631.00 1,903,875,631.00 - 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,903,875,631.00 1,903,875,631.00 - Gaji Pokok 1,903,875,631.00 1,903,875,631.00 - r--- 1-- - Golongan IV 534,665,215.00 534,665,215.00 - - Golongan Ill 1,256,253,243.00 1,256,253,243.00 - -Golongan II 87,263,498.00 87,263,498.00 - - Golongan I 25,693,675.00 25,693,675.00 - 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 160,321,270.90 160,321,270.90 - Tunjangan Keluarga 160,321,270.90 160,321,270.90 - - Golongan IV 45,534,099.80 45,534,099.80 - Golongan Ill 108,556,946.40 108,556,946.40 - - Golongan II 3,146,983.70 3, 146,983. 70 - - Golongan I 3,083,241.00 3,083,241.00 - 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 233,689,750.00 233,689,750.00 - Tunjangan Jabatan 233,689, 750.00 233,689,750.00 - - Golongan IV 126,638,750.00 126,638, 750.00 - - Golongan Ill 107,051,000.00 107,051,000.00 5 1 1 01 OS Tunjangan Fungsional Umum 47,426,750.00 47,426,750.00 - Tunjangan Fungsional Umum 47,426, 750.00 47,426,750.00 - - Golongan Ill 3 7, 166,500.00 37,166,500.00 - - Golongan II 7,749,000.00 7,749,000.00 - - Golongan I 2,511,250.00 2,511,250.00 - I

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
5

TATA CARA PERlZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Periziinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata cara Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pernulihan Akibat Pencernaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Bupati berwenang menerbitkan izm penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala Kabupaten. b. bahwa agar pemberian izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu diatur TATA CARA pemberian izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut dalam Peraturan Bupati c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang TATA CARA Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan ' (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Lirnbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah; 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; 10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Gubemurs Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nornor 16) 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 6); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15); 14. Peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 04 15. Peraturan Bupati Gowa Nomor 41 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
1. KETENTUAN UMUM 2. PERIZINAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMULIHAN AKTBAT PENCEMARAN LIMBAH B3 4. PEMBINAAN 5. PEMBIAYAAN 6. PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20

TATA CARA IZINPEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DAN/AT AU IZIN PEMANF AA TAN AIR LIMBAH KET ANAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 dan pasal 28 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Tata Cara Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulcan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 2 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; 11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota; 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan; 13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air; 14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air; 15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Lirnbah; 17. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 6); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 04);
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DAN/ATAU IZIN PEMANFAATAN AIR LIM BAH KET ANAH BAB! KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 4. Bupati adalah Bupati Gowa. 5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa. 6. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa. 7. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gowa. 8. Izin adalah izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke surnber air dan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. 9. Air adalah semua air yang berada di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil. I 0. Sumber air adalah tern pat - tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, dan waduk. 11. Air Iimbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair, kecuali air limbah yang mengandung radioaktif. 12. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jurnlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepaskan ke dalam surnber air dari suatu usaha atau kegiatan. 13. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 14. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pernulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. 15. Bahan pencemar air adalah jurnlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau limbah. 16. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cernar. 17. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukan untuk menjarnin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiah. 18. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah suatu pemanfaatan air Iimbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur - unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai subtitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman. 4 BAB II MAKS VD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengaturan Pembuangan air limbab ke surnber air dan pengaturan pemanfaatan air limbab ke tanab untuk aplikasi pada tanab dimaksudkan sebagai salab satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap usaba dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbab ke sumber air dan pemanfaatan air limbab ke tanah untuk aplikasi pada tanab. (2) Pengaturan pembuangan air limbab ke sumber air dan pengaturan pemanfaatan air limbab ke tanab untuk aplikasi pada tanah bertujuan agar air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. BABTll PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN/AT AU PEMANFAATAN AIR LIMBAH Pasal 3 (I) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air wajib memilki lzin Pembuangan Air Limbab. (2) Setiap usaba dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbab ke tanab untuk aplikasi pada tanab wajib memilik:i Izin Pemanfaatan Air Lirnbab ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanab (3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada: a. Usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan/atau memanfaatkan air limbah hasil samping usaba dan/atau kegiatannya; b. badan usaha yang membuang dan/atau memanfaatkan air limbab karena kegiatan usahanya bergerak dalam jasa pelayanan pengolaban air limbab; c. usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbab melalui jasa usaba pengelola air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf b, atau IP AL milik usaba dan/atau kegiatan lain. ( 4) lzin sebagaimana di.maksud pada ayat (I) dan ayat (2) diberikan kepada penanggungjawab usaba dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, Pasal 4 (1) Bupati berwenang menerbitkan lzin Pembuangan Air Limbab ke Surnber Air. (2) Bupati berwenang menerbitkan lzin Pemanfaatan Air Limbab ke Tanab untuk Aplikasi pada Tanab. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat keputusan tentang : a. data/identitas pemohon izin; b. sumber air yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan air limbab; c. debit maksimal air limbah yang boleh dibuang dan/atau dimanfaatkan dalam setiap hari; d. waktu pembuangan air limbab; e. baku mutu air limbab; f. titik koordinat tempat pembuangan limbab cair. 5 BAB TV SYARATTEKNIS DAN ADMINISTRASI Bagian Kesatu Syarat Teknis Pengelolaan Pasal 5 (I) Orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terlebih dahu\u wajib melakukan pengelolaan air lirnbahnya. (2) Air Iimbah yang dibuang ke sumber air dan air limbah yang dirnanfaatkan ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib telah memenuhi baku mutu yang lelah ditetapkan. Pasal 6 (!) Pelaksanaan pengelolaan air lirnbah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (I) meliputi kegiatan: a. pengolahan air limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (!PAL) atau unit lain, yang dirnaksudkan untuk menurunkan konsentrasi pencemar; dan/atau b. pemakaian bahan kirnia atau mikroorganisme/bakteri atau bahan lainnya yang berfungsi sebagai bahan penolong untuk menurunkan konsentrasi pencemar; dan/atau c. pembuangan air Iimbah dari ( IPAL) melalui saluran khusus pembuangan air limbah. (2) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang : a. melakukan pembuangan dan/atau memanfaatkan air lirnbah melebihi baku mutu yang ditetapkan; b. melakukan pengelolaan air lirnbah melalui proses pengenceran; c. melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat; d. melakukan pembuangan dan/atau memanfaatkan air limbah melebihi volume maksimal yang telah diizinkan dalam izin pembuangan air lirnbah dan atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; e. melakukan pembuangan air limbah yang disatukan dengan saluran air hujan dan/atau air lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah. Pasal 7 Pengolahan air limbah melalui TPAL sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (!) huruf a dapat dilaksanakan melalui : a. IP AL milik sendiri; a tau b. Jasa pengolahan air limbah; dan/atau c. IP AL milik usaha dan/atau kegiatan lain berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 8 Ketentuan pengolahan air limbah melalui Jasa usaha pengolahan air lirnbah diatur oleh lembaga yang berwenang. Pasal 9 (I) !PAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukan akumulasi jumlah air air lirnbah yang dibuang atau dirnanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. 6 (2) Alat Ukur debit sebagaimana dimasud pada ayat (I) ditempatkan sekurang-kurangnya pad a saluran akhir !PAL. Pasal IO (I) Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib upaya penanggulangan darurat. (2) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut : a. pengolahan air limbah secara darurat antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan/atau pengangkutan ke tempat yang ditentukan oleh kepala instansi yang berwenang; dan/atau b. penanggung jawab kegiatan menghentikan kegiatan produksi yang men.imbulkan air limbah. (3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara maksimal. Pasal 11 (1) Penanggungjawab kegiatan usaha wajib menyediakan saluran khusus pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah sesuai kajian dokumen lingkungan hidup. (2) Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan; b. terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah; c. mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar dari saluran; d. mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumber-sumber air. Bagian Kedua Syarat Teknis Pemantauan Pasal 12 (!) Orang atau Badan Usaha yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah yang dihasilkan karena usaha dan/atau kegiatarmya. (2)Kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut : a. melakukan pengujian kualitas air limbah sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan melalu laboratorium rujukan; b. melakukan pencatatan harian debit air limbah dalam format yang telah ditentukan; c. melakukan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah. Pasal 13 (I) Tata cara pelaksanaan pengujian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut : a. titik pengambilan sampel air limbah sekurang-kurangnya dari outlet !PAL; b. pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh petugas dari laboratorium rujukan; 7 c. hasil pengujian sampel air limbah dilaporkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Badan Lingkungan Hidup selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali. (2) Tata cara pelaksanaan pencatatan harian debit air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut : a. pencatatan harian debit air limbah dilaksanakan petugas pencatat yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; b. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di tuangkan dalam Buku Catatan Harian Debit Air Limbah yang ditandatangani oleh petugas pencatat dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; c. hasil pencatatan harian debit air limbah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali. (3) Tata cara pelaksanaan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai berikut : a. pemantauan terhadap semua unit IP AL, termasuk saluran inlet dan outlet IP AL oleh petugas pengelola lingkungan yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; b. melaksanakan pencatatan pemakaian bahan kimia yang digunakan dalam operasional IP AL, yang meliputi jenis dan kuantitas bahan kimia; c. pencatatan sebagai dimaksud pada huruf b dituangkan dalam buku catatan operasional IPAL yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk sebagaimana di.maksud pada huruf a dan/atau oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; d. melaksanakan evaluasi kinerja sistem !PAL berdasarkan hasil pengujian kualitas air limbah. Pasal 14 (1) Untuk kepentingan pemantauan, Kepala Badan Lingkungan Hidup dapat memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengujian kualitas air limbah rnelalui 1 (satu) atau beberapa laboratorium rujukan dengan biaya dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : a. pemantauan tingkat beban pencemaran air atau sumber-sumber air; b. pemantauan kualitas air limbah dari suatu usaba dan/atau kegiatan dalam rangka penanganan sengketa lingkungan hidup; c. pemantauan kualitas air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pengujian kualitas oleh Badan Lingkungan Hidup atau instansi terkait lainnya; d. kepentingan pemantauan kualitas air lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan, Bagian Ketiga Syarat Administrasi Pasal 15 (I) Untuk memperoleh lzin Pembuangan Air Limbah ke sumber air, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. data dan informasi dengan mempergunakan formulir permohonan izin pembuangan air limbah kesumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ketanah sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan Bupati ini; b. dukumen AMDAL, UKL/UPL, atau Dokumen lingkungan hidup lain yang disamakan dengan itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. kajian teknis dampak pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum mencantumkannya dalam dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8 d. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan ketentuan perundang-undangan. e. Keputusan pemberian izin harus mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PasaJ 9, Pasal I 0, Pasal 11 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). PasaJ 16 (!) Untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada tanah, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati. (2) Permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (J) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. data dan informasi dengan mempergunakan formulir sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; b. rekomendasi dokumen AMDAL, UKL/UPL, atau Dokumen lingkungan hidup lain yang disamakan dengan itu yang memuat informasi tentang kajian pemanfaatan air lirnbah ke tanah dan kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan (ikan, hewan, tanaman), kualitas tanah dan air tanah, kesehatan masyarakat serta upaya pencegahan pencemaran; c. rekomendasi teknis dari menteri terhadap pemanfaatan air limbah tertentu yang spesifik; d. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 17 Jen is persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan PasaJ 16 ayat (2) huruf d terdiri-dari : a. foto copy KTP penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; b. foto copy Akta pendirian perusahaan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum; c. foto copy lzin Gangguan (SlTU - HO); d. foto copy basil pengujian kualitas air limbah minimal 2 bulan terakhir; e. gambar alur air limbah dari prosese produksi sampai titik pembuangan ke sumber air; BABY TAT A CARA PERIZINAN Bagian Kesatu Verifikasi Pasal 18 (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis oleh Tim Teknis. (2) Verifikasi teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (!) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: a. melaksanakan evaluasi terhadap sumber-sumber air limbah; b. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan air limbah; c. melaksanakan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air lirnbah yang dibuang dan/atau dimanfaatkan; d. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan air lirnbah; e. melaksanakan evaluasi terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai tempat akhir pembuangan air limbah; f. melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan air limbah. 9 (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Serita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin. (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (!) dan tata cara pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup. (5) Ketua Tim dan Anggota tim teknis adalah Pejabat yang menangani masalah pencemaran lingkungan dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah mengikuti dik:lat Pengawas Lingkungan Hidup. Pasal 19 (1) Jangka waktu pemenuhan persyaratan tekn.is oleh pemohon izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilaksanakannya verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Jangka waktu proses penerbitan keputusan pemberian izin selambat-larnbatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan tekn.is secara lengkap dan benar. Pasal 20 (I) Apabila berdasarkan hasil penelitian tim teknis, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan tek.tJ..is, maka Kepala Badan Lingkungan Hidup dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin. (2) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Lingkungan . (3) Jangka waktu penerbitan kesempatan pemenuhan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh melebihi batasan waktu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 19 ayat (1 ). Bagian Kedua Keputusan Izin Pasal 21 (I) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. (2) Penolakan permohonan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenulJ..i persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis. (3) Penolakan pennohonan lzin sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) disampaikan selambatnyalambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis. Pasal 22 (]) Keputusan penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluamya keputusan penolakan. (2) Keputusan penolakan permohonan izin disertai larangan untuk membuang air limbah ke sumber air dan/atau meman faatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan uJang dengan melampirkan persyaratan yang baru. Bagian Ketiga Masa Berlakunya lzin Pasal 23 (1) Izin Pembuangan air limbah ke Sumber Air dan Tzin Pemanfaatan Air limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah berlaku selama 3 (tiga) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan izin baru dengan tata cara persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17. (3) Pemohon izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir. Pasal 24 Pemegang izin wajib melaporkan dan mengembalikan izin kepada Bupati apabila usaha dan/atau kegiatan dialihkan proses produksinya sehingga tidak menghasilkan air limbah atau dihentikan kegiatan usahanya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pengalihan proses produksinya. Pasal 25 {l) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila memenuhi salah satu unsur sebagai berikut : a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud da\am Pasal 3 dan Pasal 4; b. berakhimya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; c. adanya pencabutan izin. (2) Dalam ha! izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pemegang izin dapat rnengajukan permohonan izin kembali dengan rnengikuti prosedur dan tata cara perolehan !Zill. (3) Pencabutan izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c apabila: a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin; b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; c. air limbah yang dibuang dan/atau dimanfaatkan tidak memenuhi standar baku mutu yang diizinkan atau daya dukung lingkungan sudah tidak memadai. Pasal 26 Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati dengan mekanisme sebagai berikut : a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari; b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari; c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin. 11 Pasal 27 Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur yaitu : a. usaha dan/atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum; b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum; c. adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin. Bagian Keempat Pcrubahan lzin Pasal 28 (I) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib rnengajukan permohonan perubahan izin apabila terdapat perubahan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (2). Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disarnpaikan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan yang mendasari perubahan. (3).Penerbitan Keputusan Bupati tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama. Pasal 29 Tata cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan syarat-syarat permohonan izin. Bagian Kelima Pembinaan dan pengawasan Pasal 30 (I) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini. (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan administrasi perizinan dan teknis pengendalian pembuangan air Limbah ke sumber air dan pemanfaatan air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup. Pasal 31 Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Kepala Sadan Lingkungan Hidup berkewajiban untuk : a. melaksanakan pengujian kualitas air Limbah yang dibuang atau yang dimanfaatkan oleh suatu kegiatan usaha; b. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air Lim bah; c. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk bahan penegakan hukum Lingkungan; d. memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin; e. melaksanakan penutupan secara paksa saluran pembuangan air Limbah yang membahayakan kepentingan umum dan/atau rnencemari lingkungan; f. rneminta data dan keterangan pengolahan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha; g. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Gowa ini; h. memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah; 1. melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan sumber-sumber air; 12 J· melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air; k. memberikan pembinaan dalam penyediaan sarana pengolahan air lirnbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan I atau memanfaatkan air lirnbah. BAB VT PEMBIAYAAN Pasal 32 Segala Bentuk Biaya yang ditimbulkan akibat Pelaksanaan Verifikasi teknis perizinan oleh Tim Teknis dibebankan oleh Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Kabupaten Gowa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2016.
14

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT