Pencarian Peraturan

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/ LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG BEKERJA/ MELAKUKAN USAHA DI DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2009 NOMOR 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang NPWP/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG BEKERJA/ MELAKUKAN USAHA DI DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan bagi hasil pajak penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di daaerah wajib mendaftarkan diri sebagai wjib pajak cabang/lokasi b. bahwa untuk mengoptimalkan pemasukan pendapatan pemerintah daerah dari sektor usaha, khususnya pendapatan dari pendaftaran wajib pajak cabang/lokasi bagi perusaan yang ada di daerah c. bahwa berdasarkan pertimbngan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang nomor pokok wajib pajak cabang/lokasi bagi pelaku usaha yang bekerja/melakukan usaha daerah
1. pasal 18 ayat(6) undang undaang dasar negara republik indonesia tahun 1945 2. undang undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah daerah tingkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822) 3. undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (lembaran negara republik indonesia tahun 1983 nomor 49, tambahan lembaran negara republik indonesia 3662),
bab 1 ketetuan umum bab 2 asas, maksud dan tujuan bab 3 ruang lingkup bab 4 pendaftaran nomor pokok wajib pajak cabang/lokasi dan pengusaha wajib pajak bab 5 sanksi administratif bab 6 ketentuan peralihan bab 7 ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
peraturan daerah kabupaten gowa nomor 09 tahun 2019
28

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RICIAN OBJEK DAN/ATAU SUB RINCIAN OBJEK DALAM BELANJA YANG BERKENAAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RICIAN OBJEK DAN/ATAU SUB RINCIAN OBJEK DALAM BELANJA YANG BERKENAAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Telaahan Stat Kepala Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Kabupaten Gowa Nomor 910/589/Bag. Kesra, tanggal, 25 Oktober 2021 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Penerima Bantuan Dana Hibah pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Kabupaten Gowa ; b. bahwa berdasarkan Bab.IV huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegitan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022; 12. Peraturan Supati Gowa Nomor 109 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pasal 1 Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan dalarn Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kabupaten Gowa Tahµn Anggaran 2022. Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Gowa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
4 Halaman

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTARJENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 160 ayat (4) yaitu Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, maka perlu mengatur pergeseran anggaran tersebut; bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011; 14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 76).
Menetapkan PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017 Pasal 1 Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 Pasal2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Gowa )MOR \NGGAL : 10 T ah\.u\l 201 1 : 11 Maret 2017 <ode Rekenlng Uraian 2 Sebelum diaeser 3 Setelah dlaeser 4 Selislh 5 Keterangan 6 - URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR --15,000,000.00 09 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASARPERHUBUNGAN- 15,ooo-;-ooo.oo 15,000,000.00 15,000,000.00 - 0.00 0.00 Berdasarkan pada : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 o� 01 01 ,DINAS PERHU-BUNGAN- - - � ·- 2. Oisposisi Bupati Gowa kepada Kepala Dinas Perubungan 09 01 DINASPERHUBUNGAN --- _ - 15,i>oo:�.o_o --=-==----�- 1 �01.1_0,000:00_ 0.00 pasal 160 ayat (4); i - BELANJA DAERAH - - ------ -- - -15,000,000.00 i 2 e- - BEL!<N�ALANG�UNG _ - --- 15,J,00,000.00 09 01_ �2 _ PrC?9_raaj'_!!)lnj1_1?ta!I Sa!'.3_Ea danPrasara Aparatur_ _!I! 01 02 22 Pem_!!ll�raan�uUn/Be-rcala Gedung Kant�r _ i 2 2 E LAnN_�_!AeBAm RAhaNraGDA�.JASA ·-_-- -- - .: ., 15,000,000.00 -1�,000,000.00 - 0.00 i 2 i 20 Ba1 !.'I8 11 0 151000,000.00 1s,9ooioo9.oo o.oo i 2 -r- ..2.0 01 Bal� P��eli_ll_araan Jalan _ _ _ _ 15,000,000.00 0.00 (15,000,000.00) Pemeliharaan Rutin Kantor 15,000,000.00_ _ 0.00 c- (15,000,000.00) - -Pemeliharaan Kantor 1_5,(Jg(),000.0<J 0.00 (15,000,000.00) i 2 2 20 03 13alanja Pemeliha!"9al!._Gedunglkantor _ _ _ 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Pemeliharaan Rutin Kantor _ _ _ _ 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 - . ::°fe�IJ!!araanKanto-- - - -·- (200 15,000�q_ - 1s;ooifijijifoo JUMLAH 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
5

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA T AHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor I Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4090); 12. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721 ); 13. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 20. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pembentukan Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Corporation ( Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 28 seri C ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor I Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nornor I Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 seri E); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) 2005 - 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4 ); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 6 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor2 ); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 7 ); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 8 ); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9 ); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2006 Nomor 4 ); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan lnfrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 18); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah ( Holding Company ) Gowa Mandiri ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3 ); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 4 ); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 22 ) ; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nornor 23); Menetapkan 40. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 06 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 06); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9 ). 42. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 20 l O - 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 20 IO Nornor 3 ); 43. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 1); 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 I; 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2016 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas: l .Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Jumlah Pendapatan Rp. 159.979.473.977, Rp. 1.293.053.877.776, Rp. I 69.443.180.476,- Rp. l .622.476.532.229,- 2.Belanja a. Belanja Tidak Langsung I) Belanja Pegawai 2) Belanja Hibah 3) Belanja Bantuan Sosial 4) Belanja Bagi Hasil 5) Belanja Bantuan Keuangan 6) Belanja Tidak Terduga b. Belanja Langsung I) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Modal Rp. 840.352.000.314, 10 Rp. 5.000.000.000,- Rp. 2.046.050.000,- Rp. 1.675.443.700,- Rp. 168.169.680.581, Rp. 500.000.000,- Rp. 41.911.658.552,18 Rp. 292.487.013.423,72 Rp. 291.273.486.706,- Rp. 1.017.743.174.595, 10 Rp 625.672.158.681,90 Jumlah Belanja Defisit Rp. l.643.415.333.277, Rp (20.938.801.048,-) 3.Pembiayaan a. Penerimaan b. Pengeluaran Rp. 24.927.229.731, Rp. 3.988.428.683,- {-) Jumlah Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 20.938.801.048,- Rp 0,00 Pasal 2 Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal l tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 3 Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Lampiran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal S Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2016.
7

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2022-2046

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH kABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2022-2046

ABSTRAK:

a. bahwa dalam sistem pembangunan nasional dan daerah, penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting sebagai penerima manfaat utama dari pembangunan; b. bahwa jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya; c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, maka untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif, terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2046.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang - Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga; 7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Grand Design, Pembangunan Kependudukan ,Kependudukan ,Penduduk. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III PENETAPAN GDPK. BAB IV SISTEMATIKA.BAB V PELAKSANAAN GDPK. BAB VI KELOMPOK KERJA. BAB VIl PERAN SERTA MASYARAKAT. BAB VIII PENDANAAN. BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
145 Halaman

ZONA-NILAI-TANAH

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kab. Gowa 2022 No.10/TLD. No..

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ZONA NILAI TANAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pertanahan, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun dokumen penetapan nilai tanah yang demokratis dan berkeadilan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan target Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; c. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum tentang pemanfaatan dan pengelolaan tanah dengan memberikan informasi tanah yang lengkap, terbaru, dan mudah diakses oleh masyarakat serta sebagai referensi pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Zona Nilai Tanah.
Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 23 Tahun 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Tanah, Nilai Tanah, Zona, Zona Nilai Tanah. BAB II ASAS DAN TUJUAN . BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV TUGAS DAN WEWENANG. BAB V PERENCANAAN. BAB VI PENETAPAN. BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN. BAB VIII PELAPORAN. BAB IX PEMBAGIAN ZONA NILAI TANAH. BAB X KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
10 Bab, 18 Pasal (16 Hlm) dan 9 Hlm. penjelasan.

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2016/No.71

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11)
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 2. Bupati adalah Bupati Gowa. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa. 5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Gowa . 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Gowa. 7. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 9. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai; 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai; d. Bidang Pengembangan Sumber daya manusia; 3 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan; 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber daya manusia; e. Bidang Data dan Informasi 1. Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; 2. Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai; 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai; g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 4 (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai Ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber daya manusia; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta kesekretariatan Badan; d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, pengembangan Sumber daya manusia serta kesekretariatan; dan e. perumusan kebijakan teknis dalam pengolahan data kepegawaian dan penggunaan sistem Informasi Kepegawaian; f. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merumuskan dan menetapkan serta melaksanakan Renstra dan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia. b. membina, merumuskan, dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia. c. mengkoordinasikan analisis kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengadaan dan penempatan pegawai, pengembangan, peningkatan kesejahteraan, mutasi dan pensiun pegawai d. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan perlengkapan dan peralatan Badan. e. mengarahkan Sekretaris dan para kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya, f. menyusun data dan informasi kepegawaian di lingkup pemerintah Kabupaten Gowa g. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian h. melaksanakan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan i. melaksanakan analisis kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengadaan dan penempatan pegawai j. melaksanakan pengembangan, peningkatan kesejahteraan, mutasi dan pensiun pegawai k. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah l. melaksanakan peningkatan sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan struktural m. memberikan izin kepada aparat sipil negara dan memberikan penghargaan kepada Aparat Sipil Negara yang berprestasi n. memberikan Surat Keputusan penempatan perpindahan pejabat fungsional umum atau organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis Bagian Kedua Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis administratif perencanaan dan pelaporan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan (jabatan subag perencanaan dan pelaporan); b. penyusunan kebijakan teknis administratif pengelolaan keuangan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan (jabatan subag keuangan); c. penyusunan kebijakan teknis administratif pengelolaan umum dan kepegawaian, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan umum dan kepegawaian (jabatan subag umum dan kepegawaian). (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 5 c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, aset, perencanaan dan pelaporan, dan pembinaan kepegawaian; d. menyelia pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan, sub bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian; e. mengatur urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, aset, perencanaan dan pelaporan, dan pembinaan kepegawaian; f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan, keuangan, dan umum dan kepegawaian; g. menyusun laporan hasil pelaksaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan; h. melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga badan; i. melaksanakan inventarisasi seluruh barang bergerak dan tidak bergerak milik Badan; j. melaksanakan memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan kerja Badan; k. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip Badan; l. melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan Badan; m. melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai; n. melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 6 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan operasional program kerja sub bagian b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas; c. menyelia pelaksanaan bawahan agar tugas berjalan lancar; d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan; e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan; g. melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas; h. melaksanakan pembuatan daftar usulan program dan kegiatan i. melaksanakan penyiapan proses administrasi terkait dengan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan; j. melaksanakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; k. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran untuk periode tahunan dan lima tahunan; l. melaksanakan pengelolaan dan verifikasi pelaksanaan program dan kegiatan; m. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan 6 n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 7 (1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan operasional program kerja sub bagian; b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas; c. menyelia pelaksanaan bawahan agar tugas berjalan lancar; d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan; e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan; g. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan surat menyurat; h. melaksanakan dan mengelola urusan kearsipan; i. melaksanakan dan mengelola urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas; j. melaksanakan dan mengelola urusan ketatalaksanaan; k. melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan; l. melaksanakan dan mengelola urusan kepegawaian meliputi pengembangan sumber daya manusia, kepangkatan, data base kepegawaian, kebutuhan pegawai; m. melaksanakan dan mengelola urusan umum lainnya; n. melaksanakan dan mengelola perpustakaan dan arsip dokumen Badan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 8 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan operasional program kerja sub bagian; b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas; c. menyelia pelaksanaan bawahan agar tugas berjalan lancer; d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan; e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan; g. melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 7 h. melaksanakan pembuatan daftar usulan kegiatan, membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; i. melaksanakan penyiapan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; j. melaksanakan perbendaharaan keuangan; k. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran untuk periode tahunan dan lima tahunan; l. melaksanakan pengelolaan dan verifikasi anggaran; m. melaksanakan pengelolaan, pembukuan dan pelaporan keuangan; n. melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Bagian Ketiga Bidang Data dan Informasi Kepegawaian Pasal 9 (1) Bidang Data dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Memimpin, Merencanakan dan Menyusun program dan kegiatan, Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, Membagi tugas-tugas, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi, menginventarisir permasalahan, menilai prestasi kerja, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya di Bidang Data dan Informasi Kepegawaian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Data Dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi: a. merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis dalam pengolahan data kepegawaian; b. merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis dalam penggunaan sistem Informasi Kepegawaian. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan di Bidang Data dan Informasi Kepegawaian; b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Data dan Informasi Kepegawaian; c. menetapkan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang data dan informasi kepegawaian; d. membagi tugas-tugas kepada sub bidang pengolahan data kepegawaian dan sub bidang sistem informasi kepegawaian; e. melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang data dan informasi kepegawaian; f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Data dan Informasi Kepegawaian; g. memberikan arahan dan bimbingan serta melakukan Penilaian terhadap prestasi kerja seluruh bawahan; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran kepada atasan/pimpinan i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang data dan informasi kepegawaian, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; j. memvalidasi hasil pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian k. memvalidasi pendokumentasian tata naskah kepegawaian (arsip Kepegawaian); l. mengevaluasi updating dan penyajian data dan informasi pada sistem informasi manajemen kepegawaian dan media lainnya; m. mengevaluasi pelaksanaan maintenance sistem jaringan komputer dan peralatan pendukung lainnya serta pengembangan perangkat sistem informasi kepegawaian n. memvalidasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis. Pasal 10 (1) Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian Dipimpin Oleh Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu kepala bidang data dan informasi kepegawaian dalam memimpin, merencanakan dan menyusun program dan kegiatan, menyiapkan dan mengolah bahan rumusan kebijakan teknis, membagi tugas-tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi, menginventarisir permasalahan, menilai prestasi kerja, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya di sub bidang pengolahan data kepegawaian. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan di sub bidang pengolahan data kepegawaian. b. menyiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Pengolahan Data Kepegawaian. c. membagi tugas kepada pejabat fungsional/staf d. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas di sub bidang pengolahan data kepegawaian. e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di sub bidang pengolahan data kepegawaian f. memberikan Petunjuk dan bimbingan serta menilai prestasi kerja para pejabat fungsional/staf. g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran kepada atasan/pimpinan. h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang pengolahan data kepegawaian, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. i. menelaah hasil pengumpulan bahan data kepegawaian, mengolah dan memvalidasi pelaksanaan updating data profil kepegawaian serta menganalisis hasil pengolahan data kepegawaian j. menelaah dan mengoreksi surat permintaan data masuk dan keluar k. memverifikasi pendokumentasian tata naskah kepegawaian (arsip Kepegawaian) secara manual dan elektronik l. memverifikasi Surat Permohonan Penerbitan/Penggantian Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu). m. memverifikasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai dan Daftar Induk Pegawai (DIP) n. menelaah dan memvalidasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis. Pasal 11 (1) Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Dipimpin Oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas membantu kepala bidang data dan informasi kepegawaian dalam memimpin, merencanakan dan menyusun program dan kegiatan, menyiapkan dan mengolah bahan rumusan kebijakan teknis, membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi, menginventarisir permasalahan, menilai prestasi kerja, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya di sub bidang sistem informasi kepegawaian. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan di Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian b. menyiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Sistem Informasi Kepegawaian c. membagi tugas-tugas kepada pejabat fungsional / Staf d. memberikan petunjuk dan bimbingan serta menilai prestasi kerja para pejabat fungsional / staf e. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas di sub bidang Sistem Informasi Kepegawaian f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di sub bidang Sistem Informasi Kepegawaian g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran kepada atasan/pimpinan h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang Sistem Informasi Kepegawaian, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. i. memverifikasi hasil pengumpulan bahan data dan informasi kepegawaian serta menganalisis bahan data dan informasi yang akan disajikan j. menganalisis dan memverifikasi pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) k. memverifikasi pengelolaan Website dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) l. memverifikasi pelaksanaan maintenance Website, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan sistem jaringan komputer serta peralatan pendukung lainnya m. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mekanisme pelayanan data dan informasi kepegawaian n. menelaah dan memvalidasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis. 10 Bagian Keempat Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Pasal 12 (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang formasi, pengadaan serta mutasi pegawai; b. pemeberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; c. merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; d. melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; e. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; f. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; g. menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan materi; h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai. i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pemecahan masalah; j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan formasi, pengadaan kepegawaian serta mutasi pegawai; k. melakukan Monitoring atas kemitraan dan Koordinasi pada Instansi terkait dalam Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai; l. menginventarisir Kendala Kerja Pada masing-masing Sub Bidang pada Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai m. mengatur Pembagian Beban Kerja Staf pada Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai n. mengkoordinasikan dan membantu Pengembangan Inovasi Pelayanan pada Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai; o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 13 (1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, mempunyai tugas mengkoordinasikan, munyusun dan mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, serta melaksanakan, program dan kegiatan dibidang formasi dan pengadaan pegawai. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana pelaksanaan Program dan Kegiatan dibidang Formasi dan Pengadaan Pegawai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas; b. mengumpulkan bahan penyusunan Formasi dan pengadaan Pegawai; c. mengolah bahan perumusan kebijakan Teknis dibidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; d. menyelenggarakan Seleksi penerimaan Pegawai; e. menyiapkan bahan dan mengusulkan Nota Pengajuan Usul NIP (Nomor Identitas Pegawai) ke badan Kepegawaian Negara; f. melaksanakan dan mengendalikan program serta kegiatan dibidang formasi dan pengadaan pegawai; g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang formasi dan pengadaan pegawai; h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dibidang formasi dan pengadaan pegawai; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sub bidang perencanaan formasi dan pengadaan; j. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perencanaan formasi dan pengadaan pegawai serta menyiapkan alternatif dan atau soulusi pemecahan masalah; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan terkait dengan perencanaan formasi dan pengadaan pegawai; l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; m. melaporkan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan formasi dan pengadaan pegawai kepada pimpinan; n. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dengan formasi dan pengadaan pegawai; o. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; Pasal 14 (1) Sub Bidang Mutasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengadaan Dan Mutasi Pegawai dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang mutasi, pengangkatan, penempatan, serta kepangkatan pegawai (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di mutasi, pengangkatan, penempatan, serta kepangkatan pegawai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana penyusunan mutasi, pengangkatan, penempatan, serta kepangkatan pegawai; c. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi, pengangkatan, penempatan, serta kepangkatan pegawai; d. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang Mutasi, pengangkatan, penempatan, serta kepangkatan pegawai. e. mengumpulkan bahan dan analisis jabatan dokumen struktural dan fungsional; f. melakukan Penyiapan bahan analisis, usulan, dan penyelesaian kedudukan janji Pegawai Negeri Sipil, peninjauan masa kerja, kartu pns, sumpah pns, kartu suami dan kartu isteri. g. menyelenggarakan assesment dalam rangka pengisian jabatan melalui seleksi terbuka; h. melakukan koordinasi instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang mutasi, pengangkatan, penempatan dan kepangkatan pegawai; j. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang mutasi, pengangkatan, penempatan serta kepangkatan pegawai; k. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang mutasi pegawai m. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; n. melakukan pengawasan dan evaluasi serta solusi permasalahan dalam proses-proses kepegawaian dalam bidang mutasi, pengangkatan, penempatan serta kepangkatan pegawai; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. Bagian Kelima Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Pasal 15 (1) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Memimpin, merencanakan, menyusun program dan kegiatan, merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Membagi tugas, mengkoordinasikan program dan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi serta menginventarisir permasalahan, menilai prestasi kerja, menetapkan hukuman displin bagi Pegawai Negeri Sipil indisipliner, pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan yang telah memasuki pensiun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi: 13 a. merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan pembinaan pegawai; b. merumuskan dan menetapkan kebijakan tertulis, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan kesejahteraan dan pensiun pegawai. (3) Rincian Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan kesejahteraan dan pensiun pegawai. b. merumuskan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pembinaan dan kesejahteraan dan pensiun pegawai; c. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan, kesejahteraan dan pensiun pegawai d. membagi tugas kepada sub bidang pembinaan dan sub bidang kesejahteraan dan pensiun pegawai; e. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan kesejahteraan dan pensiun pegawai; f. menilai prestasi kerja para kepala sub bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; g. melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan, kesejahteraan dan pensiun pegawai; h. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan pembinaan, kesejahteraan dan pension pegawai i. memeriksa bahan kelengkapan berkas dan mengusulkan pemberian tanda jasa/piagam penghargaan pegawai; j. memproses permohonan izin cuti pegawai dan izin perkawinan dan perceraian pegawai dan taspen pegawai; k. memproses laporan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah; l. memproses kelengkapan berkas usul pensiun Pegawai Negeri Sipil dan mengusulkan SK pensiun pegawai; m. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan kesejahteraan dan pensiun pegawai; n. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan pemecahan masalah; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis. Pasal 16 (1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai dalam memimpin, merencanakan dan menyusun program dan kegiatan, merumuskan kebijakan tertulis, membagi tugas, mengkoordinasikan program dan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi, menginventarisir permasalahan, menilai prestasi kerja, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya pada sub bidang pembinaan pegawai. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan pembinaan pegawai; b. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang pembinaan; c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pembinaan pegawai d. membantu tugas kepala bidang dalam memberikan pembinaan kepada pegawai; e. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas; f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan pegawai. g. melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas sub bidang pembinaan pegawai; h. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; i. melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pembinaan, kesejahteraan, dan pensiun pegawai; j. memproses seluruh permohonan izin dan cuti Pegawai Negeri Sipil; k. menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan dan bahan kelengkapan permohonan izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan membuat SK; l. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan hukuman disiplin PNS dan membuat SK hukuman disiplin; m. menginvetarisir permasalahan pada sub bidang pembinaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbidang pembinaan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis. Pasal 17 (1) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai dalam Memimpin, Merencanakan dan Menyusun program dan kegiatan, merumuskan kebijakan teknis, membagi tugas, mengkoordinasikan program dan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi, menginventarisir permasalahan, menilai prestasi kerja, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya pada sub bidang kesejahteraan pegawai dan pensiun. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan kesejahteraan, pensiun pegawai, taspen dan satyalancana karya satya; b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana peningkatan kesejahteraan dan pensiun pegawai; c. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan dan pensiun pegawai; d. membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas bidang kesejahteraan dan pensiun pegawai; e. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dibidang kesejahteraan dan pensiun pegawai; f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan dan pensiun pegawai; g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan dan pensiun pegawai; h. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; i. memproses dan melaksanakan verivikasi pengajuan berkas usul penerbitan atau pemberian tanda jasa/piagam penghargaan satyalancana karya satya kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. 15 j. memproses kelengkapan berkas permohonan, mengusulkan ke taspen dan melaksanakan verifikasi; k. memproses dan memverifikasi pengajuan usul batas usia pensiun dan pensiun atas permintaan sendiri dan pensiun tewas sampai kepada pengiriman berkas; l. memproses pemberian piagam penghargaan bagi PNS yang pensiun m. menginvetarisir permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbidang kesejahteraan dan pensiun pegawai; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis. Bagian Keenam Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 18 (1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam memimpin dan melaksanakan penyusunan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran tugas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber daya manusia mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia; b. perumusan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia; c. pelaksanakan penyusunan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia; e. melaksanakan upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang pengembangan sumber daya manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; c. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia; d. merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya manusia; e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia f. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia; g. menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan sumber daya manusia; j. merencanakan operasionalisasi kegiatan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia; l. melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka peningkatan kualitas aparatur pemerintah Kabupaten Gowa; m. menyusun dan menganalisa kebutuhan diklat Pegawai Negeri Sipil; n. mengkoordinasikan pelaksanaan diklat yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah; o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 19 (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang diklat prajabatan dan struktural. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang diklat prajabatan dan struktural sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ; b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang prajabatan dan struktural; c. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang diklat prajabatan dan struktural; d. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang diklat prajabatan dan struktural ; e. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis diklat prajabatan dan struktural; f. melaksanakan pelayanan administrasi dan memfasilitasi keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur dalam mengikuti diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III, dan IV g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang diklat prajabatan dan struktural; h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang diklat prajabatan dan struktural; i. merencanakan operasionalisasi kegiatan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; j. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; k. memberikan motivasi kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 17 l. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan mempersiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 20 (1) Sub Bidang pengembangan sumber daya manusia dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam memimpin dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dengan tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan Sumber daya manusia serta pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang diklat teknis dan fungsional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan diklat fungsional di bidang pengembangan sumber daya manusia; c. menyusun rencana, melaksanakan dan memproses rekomendasi penerbitan surat keputusan, Izin Belajar, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah; d. menyusun grand design sumber daya aparatur; e. menyusun rencana dan memproses administrasi pengiriman peserta diklat luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil; f. menyusun rencana kebutuhan diklat teknis, diklat fungsional dan kursus/penataran lainnya; g. menyusun rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional; h. menilai prestasi kerja staf berdasarakn hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karier; i. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia; j. pelaksanaan diklat satu pintu; k. mengelola izin ke luar negeri selain tugas belajar yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur; l. mengelola dan memproses tugas belajar pegawai negeri sipil; m.melakukan monitoring, evaluasi dan meyusun laporan kegiatan diklat luar negeri dan tugas belajar n. menyusun laporan pelaksaaan kegiatan sub bidang pengembangan sumber daya manusia; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan BAB V TATA KERJA Pasal 21 (1) Kepala Badan dalam menjalakan tugas dsan fungsinya bedasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang–undangan. (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Badan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi. Pasal 22 (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis. (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dalam lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dalam lingkungan Badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 43 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 19 Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20

PENJABARAN-PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2022

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kab. Gowa 2023 No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019Perda Kab. Gowa Nomor 03 Tahun 2023.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pasal 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas : Pendapatan, Belanja. Pasal 2 Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
7 Halaman

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2014

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015 NOMOR 33

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014 ;
1. Undang - lJlndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye!enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ; 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ; 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ; 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 4438 ) ; 8. Undang - Undang Nomor 12. Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58_, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721 ) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akur.tansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Intormasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hi bah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanqan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 19. Peraruran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentanq Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stander Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pe1:1bagian Urusan Pemefintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'/ Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Daerail Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daereh pada Pembentukan Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Corporation (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Tahun 1996 Nomor 21 Seri C Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nornor 04 Tahun 2000 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2000 Seri C Nomor 1 ); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis ( Renstra ) Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2002 Nomor 14 ); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 01 Seri E ) sebagaimana telah diubah denqan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nornor 21 Seri E); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan dalarn Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 7 ); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 8); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa ( tembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentanq Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 22); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bactan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 06); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ( ternbaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 21); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 02); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014 (' Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 01);
PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2014 Pasal 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas : 1. Pendapatan : a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. lain-lain Pendapatan yang Sah Jumlah Pendapatan Rp.149.352.694.369,65 Rp.849.321.528.371,00 Rp.241.886.024.382.72 Rp. 1.240.560.247.123,37 2. Belanja: a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 648.268.569.042,00 2) Belanja Bunga Rp. 0,00 3) Belanja Subsidi Rp. 0,00 4) Belanja Hibah Rp. 21.919.419.415,00 5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.441. 754.000,00 6) Belanja Bagi Hasil Rp. 2.320.868.279,00 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 19.916.970.721,00 8) Belanja Tidak Terduga BQ, b. Belanja Langsung �o�o� Rp. 694.867.581.457,00 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Modal Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) Rp. 20.143.856.500,00 Rp. 181.158.379.442,00 Rp. 379.683.313.320,00 Rp.580.985.549.262,00 Rp. 1.275.853.130.719,00 {Rp. 35.292.883.595.63} I 3. Pembiay�an : a. Penerimaan b. Pengeluaran Rp. 215.431.066.970,95 Rp. 30.136.965.055.53 Jurnlah Pembiayaan Neto Rp. 185.294.101.915,42 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Pasal 2 Rp. 150.001,218.319.79 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercanturn dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 3 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal 4 Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dirnaksud dalarrn Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yaAg tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2015.
7

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2013.