Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan agar tertib administrasi, akuntabel, efektif dan efisien pengelolaan, pembiayaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada puskesmas dalam Kabupaten Gayo Lues; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 101 Tahun 2012; PERPRES Nomor 72 Tahun 2012; PERPRES Nomor 32 Tahun 2014; PERPRES Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2020
honorarium - gaji - penghasilan - uang kehormatan - tunjangan - penghargaan - hak lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Tahun 2020/ No. 541
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Intensif Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyebutkan Pemberian Intensif dan/ atau tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (3) Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten menyatakan Pemberian Intensif dan/ atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pengelolaan BMK; BAB III Besaran Intensif; BAB IV Penganggaran dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah kampung yang berpengaruh pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kampung yang berazaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk badan usaha milik kampung; bahwa beradsarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 ayat (1) Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung, bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUM Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 31 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB II Pembentukan; BAB III Kepengurusan; BAB IV Jenis Usaha dan Permodalan; BAB V Kerja Sama dengan Pihak Ketiga; BAB VI Pertanggungjawaban; BAB VII Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan; BAB IX Ketentuan Peralihan; BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung di Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Kampung dan Badan Usaha Milik Kampung Bersama
ABSTRAK:
- bahwa menindaklanjuti Pasal 76 Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa, perlu diatur Badan Usaha Milik Kampung di
Kabupaten Gayo Lues;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021; Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 202; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur 82 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tujuan, BAB III Pendirian BUMKp/BUMKp Bersama, BAB IV Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, BAB V Organisasi dan Pegawai BUMKp/BUMKp Bersama, BAB VI Rencana Program Kerja, BAB VII Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman BUMKp/BUMKp Bersama, BAB VIII Unit Bersama BUMKp/BUMKp Bersama, BAB IX Kerjasama, BAB X Pertanggungjawaban, BAB XI Pembagian Hasil Usahan, BAB XII Kerugian, BAB XIII Penghentian Kegiatan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama, BAB XIV Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMKp/BUMKp Bersama, BAB XV Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan, BAB XVI Sanksi, BAB XVII Ketentuan Peralihan, BAB XVIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
44
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun
Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo
Lues sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten
Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo
Lues, perlu menyusun peraturan Bupati Gayo Lues tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Gayo Lues;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo
Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur 29 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan, BAB III Organisasi, BAB IV Kepegawaian, BAB V Kelompok Jabatan Fungsional, BAB VI Tata Kerja, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Lain-lain, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen pegawai negeri sipil khususnya pengembangan sumber daya aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme pegawai negeri sipil melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 97 Tahun 2000; PP Nomor 99 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 53 Tahun 2010; PERPRES Nomor 12 Tahun 1961; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3264/M.PAN-RB/10/2013.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 24 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tujuan dan Sasaran; BAB III Jenis Pendidikan; BAB IV Persyaratan; BAB V Prosedur Pengurusan; BAB VI Batas Waktu Pelaksanaan Pendidikan dan Status Kepegawaian; BAB VII Kewajiban; BAB VIII Penghargaan; BAB IX Bantuan Biaya; BAB X Sanksi; BAB XI Ketentuan Peralihan; BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 18 Tahun 2021
bantuan, sumbangan, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan bencana
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Tahun 2021/ No. 595
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mencapai kepastian hukum dalam pelayanan sosial pemberian santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang anggota keluarganya meninggal dunia, perlu diatur pedoman pemberian santunan kematian tersebut dalam suatu regulasi; bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi masyarakat saat ini, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Santunan Kematian; BAB III Penerima Santunan Kematian; BAB IV Prosedur Pengajuan dan Penyaluran; BAB V Pengecualian Santunan Kematian; BAB VI Pembiayaan; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Pada saat peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 14
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo
Lues Tahun 2022;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalamhuruf a, Perlu ditetapkan Peraturan
Bupati.
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2001; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Gubernur ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Sistematika RKPK, BAB IV Penyusunan dan Pelaksanaan RKPK, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERPRES Nomor 32 Tahun 2001; PERPRES Nomor 59 Tahun 2017; PERPRES Nomor 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 40 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Sistematika RKPK; BAB IV Penyusunan dan Pelaksanaan RKPK; BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-BPJS, JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH, JASA RAHARJA DAN PASIEN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan upaya Bersama pemerintah serta masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) dan Pasien Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues tidak lagi relevan dengan perkembangan pengelolaan jaminan kesehatan saat ini, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan dan Sasaran; BAB III Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan; BAB IV Persyaratan Pelayanan dan Pembiayaan; BAB V Sumber Dana dan Peruntukannya; BAB VI Pemantauan, Pembinaan dan Pelaporan; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku efektif, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) dan Pasien Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
