Standar/Pedoman- Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2019/46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; Dan bahwa agar dalam penyaluran bantuan kepada penerima manfaat tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik, diperlukan pedoman pelaksanaan program; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 , . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009, . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2016.
Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
74 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 47 Tahun 2016
struktur - organisasi - dan - tata - kerja - sekretariat - daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD 2016/47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perda No. 7 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum , Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Publik, Tata Kerja, Jaatan Perangkat Daerah , Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
47 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kampung Keluarga Berencana
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penduduk agar tumbuh seimbang dan meningkatkan keluarga yang berkualitas pada daerah terpencil, kumuh, rendah kepesertaan, dalam Keluarga Berencana, derajat kesehatan dan kualitas pendidikannya rendah perlu dibentuk Kampung Keluarga Berencana; Dan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kampung Keluarga Berencana diperlukan dukungan dari para pihak atau stakeholders secara terintegrasi menjadi suatu gerakan bersama atau gerakan peduli Kampung Keluarga Berencana; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kampung Keluarga Berencana.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014.
Ketentuan Umum, Pengembangan Kampung Kb, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 48 Tahun 2017
pedoman - penataan - jabatan - pelaksanaan - pegawai - negeri - sipil
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2017/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENATAAN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin tersedianya jumlah pegawai Negeri Sipil dalam rangka kelancaran penataan pegawai Negeri Sipil pada setiap Perda maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penataan Jabatan Pelaksanaan Pengawasan Negeri Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 014; PP No. 53 Tahun 2014; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Biokrasi No. 25 Tahun 2016; Perkep Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2011; Perkep Badan Kepegawaian Negara No. 37 Tahun 2011; Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2016; Perbup Sukabumi No. 48 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.10 Tahun 2011; Perbup Sukabumi No. 46 Tahun 2015; Perbup Sukabumi No. 55 Tahun 2015; Perbup Sukabumi No. 6 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penataan Jabatan Pelaksana, Analisis Kesengajaan Jabatan , Tindaklanjut, Pengendalian dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 48 Tahun 2016
struktur - organisasi - dan - tata - kerja - sekretariat - dewan - perwakilan - rakyat - daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2016/48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Perda No. 7 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Struktur Organisasi dn Tata Kerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagai mana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tetang Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Organisasi , Tugas Pokok Dan Fungsi, Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Publik, Tata Kerja , Jabatan Perangkat Daerah , Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Permendagri No. 83 tahun 2022, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) PP No. 28 Tahun 2012, perlu menetapkan kode klasifikasi arsip, sesuai dengan pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pembina teknis guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 135 Tahun 2017; Permendagri No. 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012; Perda Kabupaten Sukabumi No. 9 Tahun 2014; Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum yang terdiri 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 49 Tahun 2016
struktur - organisasi - dan - tata - kerja - inspektorat
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD 2016/49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perda No. 7 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perdbup tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuba dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Publik, Tata Kerja, Jabatan Perangkat Daerah , Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Permendagri No. 83 tahun 2022, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) PP No. 28 Tahun 2012, perlu menetapkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, sesuai dengan pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pembina teknis guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017; Perda Kabupaten Sukabumi No. 9 Tahun 2014; Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis, Pengamanan Arsip Dinamis Serta Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip Dinamis, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 50 Tahun 2016
struktur - organisasi - dan - tata - kerja - dinas - pendidikan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD 2016/50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perda No. 7 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2016; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Keduduan Dan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Publik, Tata Kerja, Jabatan Perangkat Daerah, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
31 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
