PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2018/ No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa dana non kapitasi program jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan, dan pelayanan rujukan;
bahwa untuk memperoleh hasil pembagian dana pelayanan program jaminan kesehatan nasional pada FKTP secara proporsional, perlu mengatur Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.48 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2000, UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 12 Tahun 2013; Permen Kesehatan No. 71 Tahun 2013; Permen Kesehatan No. 21 Tahun 2016; Permen Kesehatan No. 28 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 59 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Bireuen No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini terdiri dari Ketentuan Umum, Pencairan Dana, Pemanfaatan Dana, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 21 Tahun 2018
DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2018/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kabupaten Bireuen.
UU No.48 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2006; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.44 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bireuen No.9 Tahun 2008; Pergub Aceh No.60 Tahun 2013.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal Berskala Gampong, Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Gampong, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
UU No.2 Tahun 1981, UU No.8 Tahun 1999; UU No.48 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.26 Tahun 1983; PP No.2 Tahun 1985; PP No.2 Tahun 1989; Qanun Kabupaten Bireuen No.3 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang, Nama,Objek dan Subjek Retribusi, Perhitungan dan Tarif Retribusi, Masa Retribusi, Wilayah dan Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan,Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2018
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2018/No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 23 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
UU No.48 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014; UU No.58 Tahun 2005; Permendagri No.62 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Bireuen No.2 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Kemampuan Keuangan Daerah, Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK, Belanja Penunjang Kegiatan DPRK, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan keuangan gampong yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta penggunaan keuangan tepat sasaran perlu mengatur ketentuan mengenai pengelolaan keuangan gampong;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memerintahkan bahwa pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/ Walikota
UU No.48 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.6 Tahun 2014; UU No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PP No.113 Tahun 2014; Permenkeu No.50/PMK.07/2017; Permenkeu No.112/PMK.07/2017; Permenkeu No.199/PMK.07/2017; Pergub Aceh No.25 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Bireuen No.3 Tahun 2012.
Ketentuan Umum, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 56 Tahun 2017
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DALAM KABUPATEN BIREUEN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DALAM KABUPATEN BIREUEN
ABSTRAK:
Bahwa besaran Tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan perlu ditinjau kembali guna diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan perekonomian dewasa ini;
Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Qanun Nomor 20 Tahun 2010, perlu diatur besaran Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dalam Kabupaten Bireuen
UU No.48 Tahun 1999, UU No.19 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2006; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.91 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bireuen No.5 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Bireuen No.20 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini terdiri dari Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 55 Tahun 2017
PERUBAHAN NILAI SEWA REKLAME DAN KAWASAN/LOKASI PEMASANGAN REKLAME DALAM KABUPATEN BIREUEN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2017/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN NILAI SEWA REKLAME DAN KAWASAN /LOKASI PEMASANGAN REKLAME DALAM KABUPATEN BIREUEN
ABSTRAK:
Bahwa nilai sewa reklame dan kawasan/lokasi pemasangan reklame yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2010, perlu ditinjau kembali guna diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan perekonomian dewasa ini;
Bahwa berdasarkan maksud tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (5) Qanun Nomor 13 Tahun 2010 dopandang perlu menetapkan Nilai sewa Reklame dan Kawasan/Lokasi Pemasangan Reklame dalam Kabupaten Bireuen.
UU No.48 Tahun 1999, UU No.19 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2006; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.91 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bireuen No.5 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Bireuen No.13 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini terdiri dari Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka pemyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana diatur dalam ketentuan pasla 101 Peraturan Pemeritnah Nomor 43 Tahun 2014 perlu diatur Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2016; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan suatu peraturan.
Dasr hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 2000, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 22 Tahun 2015, Permendagri No. 54 Tahun 2009, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015, PMK No. 247/PMK.07/2015, Permendagri No. 1 Tahun 2016, Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003, Pergub No. 25 Tahun 2011, Qanun Bireuen No. 3 Tahun 2012, Perbup No. 6 Tahun 2015, Perbup No. 7 Tahun 2016, Perbup No. 9 Tahun 2016, Perbup No. 10 Tahun 2016, dan Perbup No. 11 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang Penjelasan umum dan pedoman teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2016.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Keurani Gampong dan Tuha Peut, Operasional Tuha Peut, dan Insentif Lembaga Gampong Lainnya Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 81 ayat 91) dan (2) dan Pasal 1000 huruf (a) dan huruf (b) angka 1 sampai dengan angka 4, perlu ditetapkan besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong, Operasional Pemerintah Gampong, Tunjangan dan Operasional Tuha Peut dan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.
Dasar hukum pertauran ini adalah : UU No. 28 tahun 1999, UU No. 8 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 22 Tahun 2015, Permendagri No. 54 Tahun 2009, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015, Pergub Aceh No. 25 Tahun 2011, Qanun No. 3 Tahun 2012.
Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Rincian besaran penghasilan dan insentif; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2016.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa dan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatam dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 perlu diatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan suatu peraturan.
dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No.8 Tahun 2000, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 22 Tahun 2015, Perpres No. 137 Tahun 2015, Permendagri No. 54 Tahun 2009, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015, PMK No. 247/PMK.07/2015, Pergub Aceh No. 25 Tahun 2011, dan Qanun No. 3 Tahun 2012.
Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Rincian Dana Desa; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Penyaluran; Pengelolaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Sanksi; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2016.
25 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
