dana jaminan persalinan - pengelolaan - pemanfaatan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2019/NO. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bidang Kesehatan, guna menindaklanjuti
ketentuan Lampiran BAB II Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bidang Kesehatan, huruf C, Jaminan
Persalinan (Jampersal), angka 3, Kebijakan
Operasional, huruf b dan huruf k, serta angka 9, guna
mendukung pelaksanaan Jampersal, memberikan
kewenangan kepada Bupati untuk menetapkan sasaran
penerima Jampersal serta pengelolaan dan
pemanfaatan dana Jampersal, maka perlu disusun
Peraturan Bupati tentang pengelolaan dan pemanfaatan
dana Jampersal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana
Jaminan Persalinan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran penerima, pengelolaan dan pemanfaatan serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta sesuai ketentuan Pasal 115 huruf h UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna pedoman pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pengelolaan Dana Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 1986; PP No 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Pekalongan No 4 Tahun 2016; Perbup Pekalongan No 5 Tahun 2015; Perbup Pekalongan No 47 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang panduan bagi APIP pada Inspektorat dalam melaksanakan tugas PDTT Pengelolaan Dana Desa yang terdiri dari Gambaran Umum Pemeriksaan, Perencanaan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan Secara Umum, Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Larangan dan Sanksi. Diatur juga mengenai Tahapan Pemeriksaan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
52 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabuaten Pekalongan Tahun 2018 - 2025
ABSTRAK:
bahwa guna tertib administrasi pemanfaatan drum
bekas aspal serta meningkatkan pendapatan daerah
perlu penggalian sumber dana yang berasal dari
penjualan drum bekas aspal pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten
Pekalongan; bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun
2015 tentang Harga Drum Bekas Aspal Kabupaten
Pekalongan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan nilai keekonomian, sehingga perlu
ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Drum
Bekas Aspal pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11
Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang harga drum yang ditetapkan adalah Rp20.000,00 untuk seluruh kegiatan pengaspalan yang pengadaan aspalnya berasal dari stok aspal DPU TARU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2015
tentang Harga Drum Bekas Aspal Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Pekalongan (berita Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2015 Nomor 52), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa guna menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penerapan standar pelayanan minimal, integritas standar pelayanan minimal dalam dokumen perencanaan, tim penerapan standar minimal, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan pelaporan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 52 Tahun 2022
ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa guna pedoman penyusunan rencana kerja dan
anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
kegiatan dalam belanja Daerah oleh setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Analisis
Standar Belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan Tahun Anggaran 2023 dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran
2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Anailisis Standar Biaya (ASB); ASB Fisik, ASB Non Fisik; Penerapan ASB; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2019
45
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU - PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2021/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pekalongan Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran proses penyaluran bantuan
langsung tunai Dana Bagi Hasi Cukai Hasil Tembakau
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
agar berjalan secara efektif, tepat guna dan tepat
sasaran, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang
Petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai
yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pekalongan Tahun
2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran penerima, besaran bantuan, mekanisme verifikasi dan validasi, pengelolaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penagihan dan Penghapusan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan piutang pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah merupakan upaya
Daerah guna meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan;
bahwa dengan meningkatkan fasilitas pelayanan
kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah maka masyarakat dapat
memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat ( 1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum
Daerah mengelola piutang sehubungan dengan
penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan
kegiatan Badan Layanan Umum Daerah; bahwa untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan
[ SALINAN ]
piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penagihan dan Penghapusan
Piutang Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penagihan Piutang, Penghapusan Piutang, Piutang yang Tidak Dapat Diserahkan ke PUPN dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Drum Bekas Aspal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna tertib administrasi pemanfaatan drum
bekas aspal serta meningkatkan pendapatan daerah
perlu penggalian sumber dana yang berasal dari
penjualan drum bekas aspal pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten
Pekalongan; bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun
2015 tentang Harga Drum Bekas Aspal Kabupaten
Pekalongan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan nilai keekonomian, sehingga perlu
ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Drum
Bekas Aspal pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11
Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran harga dan obyek penggantian biaya serta mekanisme pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2015
tentang Harga Drum Bekas Aspal Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Pekalongan (berita Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2015 Nomor 52), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2022/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, lancar, transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa adalah pembakuan Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas yang digunakan pada tahun anggaran 2023, di lingkungan Pemerintah Kab. Pekalongan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
742
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 53 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pekalongan No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, maka sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu disusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020,Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.07 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 7 Nomor Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.240.324.877.404,00 yang terdiri Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
767 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
