PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 703 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pendidikan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 27A Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kayong Utara No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 28A Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 74 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 73 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 72 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 71 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan