Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 380 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 60 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NO 60 TAHUN 2022.pdf

perubahan

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 60

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa berkenaan dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 dan adanya kegiatan wajib yang diperintahkan Pemerintah Pusat maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322); 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /PMK.07 /2022 ten tang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Damplak Inflasi Tahun Anggaran 2022; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 12);
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
19 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO 59 TAHUN 2022.pdf

STANDAR

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 59

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. hahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengawasan Penanaman Modal serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu adanya sistem Pengawasan yang cepat, efisien, dan terpadu; b. bahwa demi pelayanan yang pasti dan dapat terukur dalam pengawasan penanaman modal, maka perlu mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Kepulauan; c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pussat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 661 7); 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembetukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomoer 2) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembetukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11); 11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 28); 12. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB I Ketentuan Umum BAB II Standar Operasional Prosedur BAB III Pembiayaan BAB IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
11 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 58 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERBUP NO 58 TAHUN 2022.pdf

TATA CARA

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 58

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja khususnya dan masyarakat pada umumnya du Daerah merupakan salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah; c. bahwa dalam rangka memberikan arah dan landasan hukum terhadap pengenaan sanksi administratif dalam penyelengaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan perlu disusun Peraturan Bupati yang mengaturnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Sasaran BAB III Jenis Sanksi dan Perangkat Daerah Pelaksana BAB IV Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Kepada Pemberi Kerja BAB V Monitoring dan Evaluasi BAB VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
13 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 57 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO 57 TAHUN 2022.pdf

pendelegasian

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 57

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan; b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 9. Pera tu ran Dae rah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Ten tang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Dae rah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Ka bu paten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha BAB III Pelaksanaan Perizinan Berusaha BAB IV Manajemen Penyelenggaraan Perizinan BAB V Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha BAB VI Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko BAB VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
23 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 56 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERBUP NO 56 TAHUN 2022.pdf

penyelenggaraan

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 22 Nomor 56

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dipandang perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar dapat dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna di daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten di Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945; 2, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pussat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Analisis Dampak Lalu Lintas BAB III Kompetensi Tenaga Ahli Penyusun BAB IV Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas BAB V Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas BAB VI Sanksi Administratif BAB VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
40 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 55 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PERBUP NO 55 TAHUN 2022.pdf

pedoman

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 55

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran penyelengaraan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau serta membantu usaha ekonomi masyarakat desa, pelu mengatur tarif angkutan penumpang umum dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan disesuaikan secara proporsional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Umum Dalam Trayek di Kabupaten Konawe Kepulauan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubkik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lemabaran Negara Republik Indonesua Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pussat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5964); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 2);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Struktur Pembentuk Tarif BAB IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
14 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PERBUP NO 54 TAHUN 2022.pdf

penetapan

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 54

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek , maka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Kajian Tataran Transportasi Lokal di Kabupaten Konawe Kepulauan guna meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan; b. bahwa sesuai dengan visi-rnisi Bupati Konawe Kepulauan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 untuk Menuju Wawonii Berkembang, Kompetitif dan Tangguh Berbasis Lingkaran Hati Emas Tahun 2026, maka perlu adanya penetapan trayek angkutan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lemabaran Negara Republik Indonesua Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu-blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pussat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5964); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Trayek Angkutan Umum BAB III Tarif BAB IV Pengawasa, Pelaporan dan Evaluasi BAB V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
9 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 53 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Sektor Transportasi

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERBUP NO 53 TAHUN 2022.pdf

pedoman

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 53

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Sektor Transportasi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi disektor transportasi,Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu melakukan pemberian Subsidi angkutan umum di daerah; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sektor transportasi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pussat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322); 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07 /2022 pasal 2 huruf c, tentang Pemberian Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum di Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
BAB I Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan BAB II Bentuk Subsidi dan Kerja Sama BAB III Kriteria Penerima Subsidi dan Jenis Angkutan BAB IV Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran BAB V Penganggaran BAB VI Monitoring dan Evaluasi BAB VII Pelaporan BAB VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
17 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Dana Desa

Download file:

PERBUP NO 52 TAHUN 2022.pdf

perubahan

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 52

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola kuangan Desa yang efisien dan akuntabel, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
1. Pasal 18 ayat ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);' 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar ( Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 12); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 10.Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 32).
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
11 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Satu Data Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Satu Data Indonesia

Download file:

PERBUP NO 51 TAHUN 2022.pdf

satu

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 51

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Satu Data Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Konawe Kepulauan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6757); 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Prinsip Satu Data Daerah BAB III Penyelenggara Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan BAB IV Penyelenggaraan Satu Data Daerah BAB V Manajemen Portal Satu Data BAB VI Data Rahasia BAB VII Pembiayaan BAB VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
21 halaman

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT