Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 292 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020

Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020

Dana Desa

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PENETAPAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf d, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang mempakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten; b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pernerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran; c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pcmerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Perncrintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan mengenaj tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Konawc Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S415); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembarm Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Dembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lernbaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 15).
Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan dan Prinsip Bab III Prosedur Pemberian ADD Bab IV Mekanime, Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa Bab V Penggunaan Bab VI Belanja Lainnya Bab VII Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bab VIII Sanksi Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD_)
19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021

Pengeluaran Kas Mendahului

APBD

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

pengeluaran - kas

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Kas Mendahului

ABSTRAK:

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 masih dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka untuk membiayai pengeluaran Daerah yang sifatnya mengikat, mendesak dan tidak dapat ditangguhkan, perlu dilaksanakan pengeluaran kas agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat terus berjalan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pengeluaran Kas mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang¬Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengeluaran Kas Mendahului APBD 2021 Bab III Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2021.
8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019

Badan Permusyawaratan Desa

Desa

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

badan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 29

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

a. bahwa Badan Permusyawarata Desa merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan; b. bahwa untuk lebih menjamin optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa maka perlu dibuat aturan pelaksanaan yang lebih teknis dalam Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Badan Permusyawaratan Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN BPD BAB IV PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD BAB V FUNGSI DAN TUJUAN BPD BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG BPD BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
108 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

Standar/Pedoman Dana Desa

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

TATA CARA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 164

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor8Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana DesaYang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambah an Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 Tentang Penyaluran dan Penggunaan TransferKe Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Paska Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 22);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAB III PENYALURAN DANA DESA BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA BAB V PELAPORAN DANA DESA BAB VI SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
14 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018

Dana Desa

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

TATA CARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a . b ah wa be r d asarkan P asal 1 2 a y at ( 1) Pe rat u r an Pe merintah N omo r 6 0 T ahun 2 0 1 4 t e n tang D ana De sa Y an g B e rsumbe r dari Angg aran Pe n d a p atan d an B el an j a N egara seba gaimana t el ah d i ubah te rakhir ka1i den gan Pe ratu ran Pemerintah N omo r 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntan g Pe rubahan Ked ua A tas Pe ra t u r an Peme rintah N omo r 6 0 T ahun 2 0 1 4 t e ntang D ana D esa Y ang B er sumb e r dari Angg aran Pe ndapatan d an Bel an j a N eg ara , bupa ti / wali k o ta me neta pkan rinci an D ana D esa u nt uk setiap D esa ; b . bah w a be r d asarkan pertimban gan seba gaim ana dimaksud dalam h uruf a , pe r l u di t e ta p kan Pe ratu r an B upati t e ntan g T ata C ara Pemba gi an d an Pe neta pan Ri n ci an D ana D esa S etiap D esa di K a b upat e n Ko na we Ke pu l auan T ahun Anggaran 2 0 1 8 .
1 . U n d an g-U ndang N omo r 33 T ahun 2 004 t e ntang Perimbangan K euangan An tara Pemerintah Pu sat d an Pemerintah D a e rah ( Lembaran N egara Repub lik I n do n e s i a T ahun 2 004 N omo r 1 26, T ambahan Le mbaran N eg ara Republik I n odo n e s i a N omo r 4438 ) ; 2. U n dang -U ndang N omo r 1 3 T ahun 2 0 1 3 t e ntan g Pembe n t ukan K abupat e n Ko na we K ep u l auan di Provin s i S u la we s i Te n gg ara ( Lembaran N eg ara Republik I ndon e s i a Tahun 2 0 1 3 N omo r 84, T ambahan Le mbaran N eg ara Rep ublik I n done s i a N omo r 5 4 1 5 ) ; 3. U nd an g-U ndang N omo r 6 T ahun 2 0 1 4 te ntang D esa ( Lembaran N eg ara R epub li k I n don e s i a Tahun 2 0 1 4 N omo r 7, T ambahan Le mbaran N eg ara R epub li k I ndon e s i a N omo r 5495 ) ; 4. U nd an g - U n dang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g Pemerintahan D a e rah ( Lembaran N eg ara Republi k I n don e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N eg ara R epublik I n don e s i a N omo r 5 587 ) , se ba gaimana t el ah di ubah bebe rapa kali, t e rakhir de ngan U n dan g- U ndang N omo r 9 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g Pe r ubahan K edua A tas U ndang -U n dan g N omo r 2 3 T ahu n 2 0 1 4 t e ntan g Pemerin t ahan D a e r ah ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 5 8, Tambahan Le mbaran N egara N omo r 5 679 ) ; 5. Pe rat u r an Pe merintah Republik I ndo n es i a N omo r 43 T ahun 2 0 1 4 te ntan g Pe ratu r an Pe laksanaan U ndan g- U ndan g N omo r 6 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g D esa ( Le mb aran N eg ara Republik I nd o n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 1 23, T ambahan Le mbaran N egara Republik I n do n e s i a N omor 5539 ) , seba gaimana t elah di ubah de ngan Pe ratu ran Pemerintah Republik I ndo n e s i a N omo r 47 T ahun 2 0 1 5 t e ntang Pe rubahan A tas Pe ratu r an Pemerintah Republ i k I n done s i a N omo r 43 T ahun 2 0 1 4 t e n tang Pe ratu r an Pelaksanaan U ndan g-U ndang N omor 6 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g D esa ( Le mbaran N eg ara R epublik I n dones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 57 , T ambahan Le mbaran N eg ara Repub li k I ndo nes i a N omo r 571 7 ) ; 6. Pe raturan Pemerintah Nomo r 60 Tahun 2 0 1 4 tentang D ana De sa Y an g Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belan j a N egara ( Lernbaran N egara R epub lik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomo r 1 68 , Tambahan Le mbaran N egara Repub lik Indonesia Nomor 5558 ) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir de ngan Pe raturan Pemerintah No m o r 8 Tahun 2 0 1 6 [ Lembaran N egara Repub lik Indo n esia Tahun 2 0 1 6 N omo r 57 , T ambahan Le mbaran Negara Rep ublik Indonesia N omor 5864 ) ; 7. Pe rat u r an Pre s i de n N omo r 1 0 7 T ahun 2 0 1 7 t e ntan g Rincian Anggaran Pe nd a patan d an B el an j a N eg ara T ahu n Anggaran 2 0 1 8 ( Beri ta N egara Re publik I nd o n es i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 2 44 ) ; 8 . Pe ratu r an M en t eri K e uan gan N omo r 5 0 / P MK. 0 7 /20 1 7 te ntan g Pe ng e lol aan T ransf e r ke D a e r ah d an D ana D esa ( Beri ta N egara Repub li k I ndon e s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 5 37 ) seba gaim ana t el ah diubah den gan Pe ratu ran M en t er! Ke uimgru, N omo r 1 12 / P MK . 07 /20 1 7 ( Betita N eg ara Repub li k I n don e s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 1 0 8 1); 9. Pe rat u r an M en t eri K e uangan N omo r 1 99 / P MK . 0 7 / 20 1 7 t e n t ang T ata C ara Pe n ga lo kas i an D ana D esa S etia p K abupat e n / Ko ta d an Pe n ghi t u n gan Ri ncian D ana De sa S etiap De sa ( Berita N eg ara Republik I n do ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omor 1 8 84 ) ; 1 0. Pe ratu r an M e n t eri D alam N egeri RI Nomo r 1 13 T ahu n 2 0 1 4 t e ntang Pe n gelol aan Ke uangan De sa ( Beri ta N egara R epub lik I n don e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 093 ) ; 1 1. Pe rat u r an D a e r ah K abupat e n K ona we K epulau an N omo r 2 Tah un 2 0 1 6 Te ntan g Pe mbe n t ukan dan S usunan O r g an i sas i Pe r angkat D a e r ah K abupat e n Ko na we Ke pulauan T ahun 2 0 1 6 ( Lembaran D a e r ah K abupat e n Ko na we Kepulauan T ahun 2 0 1 6 Nomo r 3 ) ; 1 2 . Pe ratu ran D a e r ah K abupat e n Ko na we K epulauan N omo r 4 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Angg aran Pe nda patan dan Bel an j a D a e rah K abupat e n Ko na we K e pulauan T ahun Angg aran 2 0 1 8 ( Lembaran D a e r ah K abupat e n Kon a we K epulauan T ahun 2 0 1 7 N omor 2 2 ) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAB III PENYALURAN DANA DESA BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA BAB V PELAPORAN DANA DESA BAB VI SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
15 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021

APBD

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

anggaran

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai dengan penjelasan dan dokumen- dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama ; b. bahwa berhubung adanya perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang tidak sesuai denga_n asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara unit orgnisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2021 yang harus digunakan untuk pembiayaan Tahun Anggaran 2021, sehjngga perlu melakukan anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang~Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negaxa Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (I./embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972); 23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retiibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan bembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I23, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
106 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020

Penyelenggaraan Jamaah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

penetapan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Jamaah Haji

ABSTRAK:

a. bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk beragama dan untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing; b. bahwa pelayanan bagi Jemaah haji Kabupaten Konawe Kepulauan perlu ditingkatkan melalui penyediaan transportasi, konsumsi dan akomodasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, transportasi jemaah haji daeri daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, serta akomodasi dan konsumsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jemaah Haji;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor … Tahun 2015 tentang Biaya Transportasi Lokal Bagi Jamaah Haji Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor …).
Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III PPHD dan Petugas Haji Daerah Bab IV Transportasi Jemaah Haji Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2018

Standar Operasional Prosedur Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Standar/Pedoman Reformasi Birokrasi

Download :
PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

sotk

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 103

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

bang : a . bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan kinerja yang optimal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, maka dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur pada lnspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
ngat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 3 . Undang-Undang Nomor 28 Tah un 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1030 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4 . Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 10 . Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja lnspektorat Daerah; 11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah Di Lingkungan Kabupaten Konawe Kepulauan
BABI KETENTUAN UMUM BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
99 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020

Penyelenggaraan Perhubungan

Lalu Lintas, Jalan

Download :
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perhubungan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga menyebahkan adanya peralihan Urusan dan kewenangan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya terkait urusan Perhubungan; b. bahwa pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan dewasa ini yang terus digenjot oleh Pemerintah Daerah setempat telah mendorong terbukanya isolasi wilayah, meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan, meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan serta semakin kompleksnya dinamika dan mobilitas penduduk dalam melakukan interaksi sosial ekonomi dan sosial budaya di dalam dan diluar pulau Wawonii ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perubahan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 43); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkatan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tentang Kepelabuhanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195); 15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311); 16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502); 17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2019 tentang Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 560). 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ; 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional; 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan Tahun 2005 – 2025.
Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Maksud dan Tujuan Bab IV Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab V Penyelenggaraan Pelayaran Bab VI Penyidikan Bab VII Ketentuan Pidana Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
134 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan APBD 2022

APBD Standar/Pedoman

Download :
PERBUB NOMOR 2 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2022

ABSTRAK:

a . b ah w a d al am r an g k a p e n g e l o l a an A n gg a r an P e n d a p a t an d an B e l an j a D a e r ah T ah u n An gg ar an 2 0 2 2 y a n g b aik , t e r ti b , e fi s i e n , e f e k ti f , tr a n s p ar a n , a ku n ta b e l d an d a p a t d i p e rtan ggu n gj a w a b k an , p e r l u d i t e t a p k an P e d o m an P e l ak s an a an An g g ar an P e n d a p a tan d an B e l an j a D a e r ah K a b u p a t e n K o n a w e K e p u l a u an T ah u n An gg ar a n 2 0 2 2 ; b . b ah w a b e r d a s ar k an p e rtim b an g a n s e b a g ai m an a d i m ak s u d d al am h u r u f a , p e r l u m e n e ta p k a n P e r a t u r an B u p a ti t e n t an g P e d o m an P e l ak s an a an An gg ar an P e n d a p a t an d an B e l an j a D a e r ah K a b u p a t e n K o n a w e K e p u l a u an T ah u n An gg a r an 2 0 2 2 ;
1 . P as aI 1 8 a y at ( 6 ) U ndan g-U ndan g D asar N eg ara Repub lik I ndon e s i a T ahun 1 945 ; 2 . U ndan g - U n d an g N omo r 1 7 T ahun 2 003 te n t ang Ke uan gan N eg ara ( Lembaran N eg ara Repub lik I n dones ia T ahun 2 003 Nomo r 47, T ambahan Le mbaran N eg ara Re publik I ndones i a N omo r 4286 ) ; 3. U ndan g- undan g N omo r 1 T ahun 2 004 t e n t ang Pe rbendaharaan N eg ara ( Lembaran N eg ara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 004 N omo r 5 , T ambahan Le mbaran N egara R epublik I ndo n e s i a N omo r 4355 ) ; 4. U nd a ng -U nda ng - Nomo r 1 3 T ah u n 2 0 1 3 te n t ang P emben t ukan K abupat c n K on a we K e pu l au an di P r ovi n s i S ulawe s i Te ng ga r a ( Lembaran N ega r a R epub li k I ndones i a T ah u n 2 0 1 3 N omo r 84 , T am ba h a n Le rnba r an N egara R epub l i k I ndones i a N omo r 54 1 5 ) ; 5 . U n d a n g U n d a n g N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 4 T e n t a n g P e m e r i n l a h a n D a e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 2 4 4 , T a m b a h a n L c m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 5 5 8 7 ) s c b a g a i m a n a t c l a h d i u b a h b e b e r a p a k a l i , t e r a k h i r d e n g a n U n d a n g u n d a n g N o m o r 1 T a h u n 2 0 2 2 t e n t a n g H u b u n g a n K e u a n g a n a n t a r a P e m e r i n t a h P u s a t d a n P e m c r i n t a h D a c r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R c p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 2 2 N o m o r 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 7 5 7 ) ; 6 . U n d a n g U n d a n g N o m o r 2 T a h u n 2 0 2 0 T c n t a n g P c n e t a p a n P e r a t u r a n P e m e r i n t a h P e n g g a n l i U n d a n g U n d a n g N o m o r 1 T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g K e b i j a k a n K e u a n g a n N e g a r a d a n S t a b i l i t a s S i s t c rn K e u a n g a n u n t u k P e n a n g a n a n P a n d e m i C o r o n a V i r u s D i s e a s e 2 0 1 9 ( C o v i d 1 9 ) d a n / a t a u D a l a m R a n g k a M e n g h a d a p i A n c a m a n y a n g M e m b a h a y a k a n P e r e k o n o m i a n N a s i o n a l d a n / a t a u S t a b i l i t a s S i s t e rn K c u a n g a n M e n j a d i U n d a n g U n d a n g ( L c m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r l 3 4 , T a m b a h a n L c m b a r a n N e g a r a R c p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 5 1 6 ) s c b a g a i m a n a t e l a h d c n g a n U n d a n g u n d a n g N o m o r 7 T a h u n 2 0 2 1 l e n l a n g H a r m o n i s a s i P e r a t u r a n P e r p a j a k a n ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 2 1 N o m o r 2 4 6 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a l � c p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 7 3 6 ) ; 7 . P e r a t u r a n P r e s i d e n N o m o r 3 3 T a h u n 2 0 2 0 T e n t a n g S t a n d a r H a r g a S a t u a n S a t u a n R e g i o n a l ; 8 . P e r a t u r a n P r c s i d e n N o m o r 1 2 T a h u ri 2 0 2 1 T c n l a n g P e r u b a h a n a t a s P e r a t u r a n P r e s i d e n N o m o r l 6 T a h u n 2 0 1 8 T e n t a n g P e n g a d a a n B a r a n g Z . J a s a P c m e r i n t a h ; 9 . P c r a t. u r a n M e n t c r i l ( e u a n g a n R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 0 / P M K . 0 2 / 2 0 2 1 T e n l a n g S t a n d a r B i a y a M a s u k a n T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 2 ; I 0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tcknis Pengclolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); L 1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupat.en Konawe Kepulauan (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) scbagairnana tclah diubah dengan Pcraturan Daerah Nomor 11 T'ah u n 2020 Lentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Pera.ngkat Daerah Kabupaten Konawc Kepulauan (Lemba.ran Daerah Kabupatcn Koriawe Kepulauan Ta h un 2020 Nomor 11); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021 Tcnta.ng Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Konawe Kepulauan Tahun Anggara.n 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 12);
Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan APBD Bab IV Akuntasi Keuangan Daerah Bab V Standarisasi Biaya Bab IX Bantuan Biaya Pendidikan Bab XI Perjalanan Dinas Bab XV Dokumentasi Pembangunan Fisik Bab XVI Koordinasi Bab XVII Pelaporan Bab XVIII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bab XX Ketentuan Perjanjian Bab XXI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
89 hal

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT