Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,penyelenggaraan mall pelayanan publik,pendanaan,monitoring dan evaluasi,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
-
-
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pengelolaaan badan layanan umum
daerah pada unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek
atas pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah, penyesuaian detail rincian objek
diatur dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
ketentuan umum,jenis pelayanan yang dikenakan tarif,prisip dan sasaran dalam penerapan tarif,
struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
-
-
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS KAKAO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2),Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal
17 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (3),
Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), dan 41ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perlindungan dan Pengembangan Komoditas Kakao, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengembangan Komoditas Kakao;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020
Kwtwntuan Umum,Inventerisasi,Jaminan pasar dan harga kakao,Kepastian usaha dan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
-
-
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN
ABSTRAK:
a. bahwa lingkungan merupakan bagian wilayah kelurahan yang dipimpin oleh kepala lingkungan yang bertugas
membantu Lurah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
b. bahwa kepala lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
untuk pengurusan administrasi maupun terhadap permasalahan lainnya serta memperkuat pemerintahan di
kelurahan agar mampu menggerakkan masyarakat dan mendorong partisipasinya dalam pembangunan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai pengangkatan dan pemberhentian
kepala lingkungan perlu pengaturan secara komperhensif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik ndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Pengangkatan kepala lingkungan,Pemberhentian kepala lingkungan,Kekosongan jabatan kepala lingkungan,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
-
-
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA/MUSIBAH
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian bantuan sosial merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Jembrana yang bertujuan
untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat
b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan pemenuhan
kebutuhan dasar untuk korban bencana/musibah agar tepat sasaran dan akuntabel;
c. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2017 tentang Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan
Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum dan Pemenuhan Kebutuhan
Dasar untuk Korban Bencana di Kabupaten Jembrana,sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana/Musibah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,jenis dan penerimaan,laporan dan pertanggungjawaban,monitoring,evaluasi dan pelaporan,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
-
-
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KONTINGENSI BENCANA TSUNAMI DIAKIBATKAN GEMPA BUMI MEGATHRUST SUMBA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan pelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk pelindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang
berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Kabupaten Jembrana secara geologis, hidrologis dan demografis, merupakan daerah rawan bencana gempa bumi
yang berpotensi tsunami, sehingga perlu dilakukan upaya strategis dalam mengantisipasi risiko bencana;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan
rencana kontingensi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Tsunami diakibatkan Gempa Bumi Megathrust Sumba;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan umum,Rencana kontingensi bencana,jangka waktu aktivasi,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
-
-
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA PELAKU USAHA HIBURAN DISKOTEK, KARAOKE, KELAB MALAM, BAR DAN MANDI UAP/SPA
ABSTRAK:
a. bahwa pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Jembrana yang
dipergunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah, mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19
dan untuk mengendalikan inflasi, perlu diberikan insentif fiskal;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif
Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Insentif Fiskal Pajak Daerah,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
-
-
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja perangkat daerah di Kabupaten Jembrana yang rasional, proporsional, efektif, serta efisien demi terwujudnya
visi dan misi pembangunan daerah;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi
dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
9. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati tentang perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
-
3 Halaman dan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengoptimalkan ide, gagasan inovasi dan kreativitas untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik,
dan peningkatan potensi sumber daya daerah diperlukan inovasi daerah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa diperlukan suatu pedoman bagi pemerintahan daerah, aparatur sipil negara di daerah, perguruan tinggi,lembaga penunjang inovasi dan masyarakat dalampelaksanaan inovasi daerah;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum penyelengaraan inovasi daerah, diperlukan suatu pengaturan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Inovasi Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018
Ketentuan Umumm,Bentuk dan Kreteria Inovasi,jenis,prosedur,dan metode,Penilaian dan penghargaan,kerjasama dan inovasi,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
-
-
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan produktivitas kerja pegawai aparatur sipil negara,meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong
profesionalitas dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja pegawai, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jembrana;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka
Surat Edaran Bupati Nomor 060/1597/ORTAL/2016 tentang Jam Kerja Pegawai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah
Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Hari Kerja dan Jam Kerja.Pengendalian dan Pengawasan,Ketentuan Peralihan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
-
-
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
