penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintahan kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiman atelah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2006; PP No.58 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.58 Tahun 2008; PP No.60 Tahun 2008; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.58 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintahan kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan sistem pengendalian intern pemerintah, penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah kabupaten Gorontalo utara, penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7b Tahun 2009
pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten gorontalo utara
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7b, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; PP No.9 Tahun 2007; PP No.9 Tahun 2003; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.23 Tahun 2008; Perpres No.8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan dan penanggulangan bencana daerah kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2009.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2a Tahun 2009
perubahan atas peraturan bupati kabupaten gorontalo utara nomor 55 a tahun 2009 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja balai layanan umum sistem penyediaan air minum kabupaten gorontalo utara
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2a, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 55a Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka melaksanakan Pasal 43 dan Pasal 54 ayat(5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati kabupaten Gorontalo utara nomor 55 a tahun 2009 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja balai layanan umum sistem penyediaan air minum kabupaten Gorontalo utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2009.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7a Tahun 2009
organisasi dan tata kerja sekretariat pelaksana harian badan narkotika kabupaten gorontalo utara
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7a, BD.2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1996; UU No.5 Tahun 1997; UU No.7 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1997; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.35 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perpres No.83 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang organisasi dan tata kerja sekretariat pelaksana harian badan narkotika kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana harian, satuan tugas, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2009.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 55a Tahun 2009
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 55A Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 2a Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 55a Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara
pembentukan struktur organisasi dan tata kerja balai layanan umum sistem penyediaan air minum kabupaten gorontalo
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55a, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka melaksanakan pasal 43 dan pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja balai layanan umum sistem penyediaan air minum kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab, pengangkatan dalam jabatan, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2009.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3a Tahun 2009
pembentukan organisasi dan tata kerja pusat bantuan dan advokasi hukum kabupaten gorontalo utara
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3a, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah oleh pejabat pemerintah daerah berpotensi menimbulkan persoalan hukum sehingga membutuhkan bantuan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.18 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.2 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pusat bantuan dan advokasi hukum kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, tata kerja, keanggotaan, persyaratan pengangkatan dan pemberhentian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2009.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2009
tugas pokok dan fungsi badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi badan pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana termasuk didalamnya mengatur tentang penjabaran tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2009.
Terdiri dari 29 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2009
tugas pokok dan fungsi badan kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan satuan polisi pamong praja kabupaten gorontalo utara
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.18 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi badan kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan satuan polisi pamong praja kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang penjabaran tugas, fungsi dan kewenangan, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2009.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2009
perubahan atas peraturan bupati gorontalo utara no. 55 a tahun 2009 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja balai layanan umum sistem penyediaan air minum kabupaten gorontalo utara
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 55A Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan sebagai penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 55 A Tahun 2009 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2009.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2009
tunjangan kinerja daerah kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2009
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2009
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang tunjangan kinerja daerah kabupaten Gorontalo utara tahun anggaran 2009 termasuk didalamnya mengatur tentang penerima tkd, penilaian, besaran dan perhitungan, pegawai dan tidak tetap/tenaga honorer berprestasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2009.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
