Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakuknya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, pengelolaan pemungutannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007, UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 14 Tahun 2022, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 40 Tahun 1966, PP No. 24 Tahun 1997, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Perda No. 7 Tahun 2020, PMK No. 147/PK-07/2010 Tahun 2010, dan PMK No. 148/PK-07/2010 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Pajak Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, jenis pajak daerah, pajak reklame, harga standar jenis mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pelimpahan kewenangan, masa pajak dan tahun pajak, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara penilaian objek pajak, penetapan, tata cara penyampaian surat ketetapan pajak daerah, tata cara penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang, tata cara pemungutan pajak, tata cara pembayaran dan penyetoran, pelaporan dan pengawasan, tata cara penagihan pajak, tata cara pengajuan keberatan, pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara mutasi objek dan subjek pajak. tata cara penerbitan salinan SPPT dan SKPD, tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa, ketentuan khusus, pembukuan dan pemeriksaan, dan ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Terdiri dari 86 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan & Pencegahan Gizi Buruk
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimulai dari pemberian gizi perseorang dan gizi masyarakat sejak dalam kandungan sampai usia lanjut, dalam rangka perbaikan gizi serta penanggulangan kasus gizi buruk dan gizi kurang yang berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan sehingga mengancam kualitas sumber daya manusia.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penanggulangan dan Pencegahan Gizi Buruk di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban; Sasaran; Gorontalo Menuju Zero Gizi Buruk; Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk; Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS kepemudaan dan olahraga
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016/No.282
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU RI No. 38 Tahun 2000; UU RI No. 11 Tahun 2007; UU RI No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI No. 33 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, serta jabatan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009 No. 19, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2010
pembentukan desa garapia kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, LD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Garapia Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa garapia kecamatan anggrek kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2020
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2020/No. 441
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020 dan sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD TA 2020
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 33 Tahun 2019; dan Perda Kab. Gorontalo Utara No. 26 TAhun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2019
tata cara pengangkatan,pemindahan,dan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/No. 403
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Menyelenggarakan pengelolaan satuan pendidikan yang profesional sebagai tugas kepala sekolah dalam upaya mencapai tujuan pendidikan dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Daerah, diperlukan kepala sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik saya serta untuk memberikan arah,landasan dan kepastian hukum mengenai tata cara pengangkatan ,pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan di daerah,perlu diatur dalam peraturan bupati.
Dasar peraturan ini diatur tentang UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan PP No.13 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.6 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini di atur tentang Peraturan Bupati Tentang Pengangkatan,Pemindahan,dan Pemberhentian Kepala sekolah di lngkungan dinas pendidikan termasuk di dalamnya mengatur tentang Persyaratan bakal kepala sekolah,penyiapan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat,pengangkatan kepala sekolah,penugasan kepala sekolah,pembinaan karir kepala sekolah,pemindahan kepala sekolah,pemberhentian kepala sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2010
pembentukan desa jembatan merah kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2010/No.31
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Jembatan Merah Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa jembatan merah kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2008
pembentukan organisasi dan tata kerja kantor lingkungan hidup dan pertanaman kabupaten gorontalo utara
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2008/No.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam menyelenggarakan urusn bidang lingkungan hidup pertanaman sebagai salah satu urusan wajib pemerintahan kabupaten/kota dan berdasarkan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan daerah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 2000; UU No.38 Thun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kantor lingkungan hidup dan pertamanan kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, unit pelaksana teknis kantor, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaraan kearsipan merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin Keselamatan dan kelestarian arsip statis sebagaimana amanat Pasal 63 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu dilakukan Preservasi arsip statis oleh lembaga kearsipan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pedoman preservasi Arsip Statis. PERBUP No.29 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Preservasi Preventif dan Kuratif Termasuk di dalamnya mengatur tentang prosedur pelaksanaan, metode pelaksanaan, perawatan arsip, pengendalian hama, prosedur pengendalian hama, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2010
pembentukan desa ombulodata kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 32, LD.2010/No.32
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa ombulodata kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat